Hidayatullah.com– Amerika Serikat menyita sebuah pesawat milik Presiden Venezuela Nicolas Maduro, menuding pesawat tersebut dibeli secara ilegal dengan harga $13 juta, dan menyelundupkannya ke luar negeri.
Menurut Departemen Kehakiman AS, pesawat Falcon 900EX disita oleh aparatnya di Republik Dominika dan kemudian dipindahkan ke negara bagian Florida.
Para pejabat AS mengatakan pesawat itu disita karena diduga melanggar undang-undang pengendalian ekspor dan sanksi AS.
Menurut mereka, hasil investigasi menunjukkan bahwa orang-orang yang terafiliasi dengan Maduro diduga menggunakan sebuah perusahaan cangkang berbasis di Karibia untuk menyembunyikan keterlibatan mereka dalam pembelian ilegal pesawat tersebut dari sebuah perusahaan berbasis di Florida pada akhir tahun 2022 dan awal 2023.
Pesawat tersebut kemudian secara ilegal diekspor dari Amerika Serikat ke Venezuela melalui Karibia pada April 2023.
Pesawat itu tampaknya diterbangkan ke ibukota Venezuela, Caracas, setelah tiba di Kingston di Saint Vincent dan Grenadines pada April 2023, menurut data yang dimiliki situs web Flightradar24.
Aparat AS berdaloh penjualan dan ekspor pesawat itu melanggar sanksi-sanksi yang diberlakukan AS.
Markenzy Lapointe, jaksa negara bagian Florida untuk wilayah Southern District, mengatakan otoritas Republik Dominika memberikan “bantuan yang sangat berharga” kepada pemerintah AS dalam mengatur penyitaan tersebut.
Tidak jelas kapan dan bagaimana pesawat tersebut tiba di Republik Dominika. Data penerbangan menunjukkan pesawat itu meninggalkan Bandara La Isabela, yang terletak dekat ibukota Santo Domingo pada Senin malam (2/9/2024), dan tidak lama kemudian mendarat di Bandara Fort Lauderdale di Florida, lansir BBC Selasa (3/9/2024).
Namun pejabat AS mengatakan jet tersebut telah digunakan oleh Maduro “dalam kunjungan ke sejumlah negara lain”.
Venezuela mengecam penyitaan tersebut dan menyatakan bahwa itu merupakan tindakan “pembajakan”.
Menteri Luar Negeri Venezuela Yván Gil mengatakan Amerika Serikat telah membenarkan dirinya sendiri “dengan tindakan koersif yang mereka terapkan secara sepihak dan ilegal di seluruh dunia”.
Amerika Serikat memiliki sejarah panjang tidak menyukai para pemimpin Venezuela, satu dari dua negara di Amerika Selatan – di samping Brazil – yang kaya minyak yang akrab dengan Rusia.
Ini bukan pertama kalinya Maduro atau pemerintah Venezuela menjadi sasaran otoritas federal AS atas dugaan korupsi.
Pada tahun 2020, Departemen Kehakiman AS mendakwa Maduro dan 14 pejabat Venezuela dengan tuduhan narkotika-terorisme, korupsi, dan perdagangan narkoba, serta banyak tuduhan lainnya.
Departemen Luar Negeri menawarkan hadiah hingga $15 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapan atau pemidanaan terhadap Maduro.
Pemerintahan Nicolas Maduro sekarang ini tidak diakui oleh Amerika Serikat, yang menilai Maduro sebenarnya kalah dalam pemilihan presiden belum lama ini, dan menegaskan bahwa pemenang sesungguhnya adalah tokoh oposisi Edmundo González.
Uni Eropa menolak mengakui Maduro sebagai pemenang pemilihan ulang pada bulan Juli tanpa melihat hasil pemungutan suara.
Beberapa negara Amerika Latin juga menangguhkan dukungan mereka, termasuk Presiden Lula dari Brazil yang dulu merupakan pendukung Maduro. Para pemimpin Amerika Latin menyerukan pemerintah Venezuela supaya menunjukkan transparansi penuh.*
