Hidayatullah.com– Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengumumkan bahwa AS akan segera mencabut visa yang dikeluarkan untuk semua pemegang paspor Sudan Selatan karena negara Afrika itu menolak untuk menerima warganya yang diusir dari AS.
Rubio, dalam sebuah pernyataan yang dirilis hari Sabtu (5/4/2025), menambahkan bahwa AS juga akan menolak kedatangan semua warga Sudan Selatan di seluruh pintu masuk wilayah AS, lansir BBC.
Rubio menyalahkan kegagalan pemerintahan trasisi Sudan Selatan yang dari waktu ke waktu enggan menerima warganya yang direpatriasi dari Amerika Serikat.
“Sudah saatnya Pemerintahan Transisi Sidan Selatan berhenti memanfaatkan Amerika Serikat,” kata Rubio dalam pernyataannya.
“Setiap negara harus menerima kembali kepulangan warganya dari waktu ke waktu ketika negara lain, termasuk Amerika Serikat, berupaya menyingkirkan mereka,” imbuh Rubio.
Baca Juga
Keputusan pencabutan visa Amerika Serikat itu diambil di tengah kekhawatiran perang saudara akan pecah di Sudan Selatan.
Pada 8 Maret, Amerika Serikat memerintahkan semua staf non-kedaruratan keluar dari Sudan Selatan karena bentrokan senjata semakin sering terjadi di mana-mana.
Orang-orang Sudan Selatan di Amerika Serikat sebelumnya mendapatkan Temporary Protected Status (TPS), yang memungkinkan mereka untuk bermukim di AS selama waktu tertentu.
TPS bagi orang Sudan Selatan di Amerika Serikat akan berakhir pada 3 Mei 2025.
Sudan Selatan merupakan negara termuda, yang memproklamasikan kemerdekaannya pada 2011 setelah melepaskan diri dari Sudan.
Namun, dua tahun kemudian, menyusul pertikaian antara Presiden Salva Kiir dan Wakil Presiden Riek Machar, ketegangan politik itu berubah menjadi adu senjata antara warga pendukung Kiir dan Machar, yang sejauh ini sudah merenggut nyawa lebih dari 400.000 orang dan menyebabkan jutaan orang terpaksa mengungsi.
Kesepakatan pembagian kekuasaan pada 2018 berhasil membuat kedua kubu berhenti saling serang, tetapi bagian-bagian kunci dari kesepakatan itu belum diimplementasikan – termasuk konstitusi baru, pemilihan umum dan reunifikasi kelompok-kelompok bersenjata menjadi angkatan bersenjata tunggal negara Sudan Selatan.
Kekerasan sporadis antaretnis dan kelompok-kelompok lokal masih terus terjadi di negara itu.*
