Hidayatullah.com – Perdana Menteri ‘Israel’ Benjamin Netanyahu menyebut Presiden Prancis Emmanuel Macron berpihak pada Hamas setelah Macron mengatakan kebijakan Israel untuk memblokir masuknya semua bantuan kemanusiaan ke Gaza sebagai tindakan “memalukan.”
“Macron sekali lagi memilih untuk berpihak pada organisasi teroris pembunuh dan menggemakan propaganda tercelanya, menuduh Israel melakukan pencemaran nama baik,” kata pernyataan dari kantor Netanyahu pada Rabu (14/05/2025).
Pernyataan Macron dilontarkannya dalam sebuah wawancara dengan televisi TF1 pada Selasa.
“Apa yang dia lakukan memalukan,” kata Macron merujuk pada Netanyahu. “Tugas saya adalah melakukan semua yang saya bisa untuk menghentikannya,” imbuh Macron.
Dia lantas mengungkapkan kemungkinan meninjau kembali perjanjian kerja sama perdagangan Uni Eropa dengan ‘Israel’. Perjanjian tersebut termasuk ketentuan yang membebaskan bea cukai atas produk-produk ‘Israel’ tertentu.
Kelaparan di Gaza
Penjajah ‘Israel’ telah menutup Gaza dari semua bantuan kemanusiaan sejak Maret, seusai melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan melanjutkan genosida terhadap Palestina.
The New York Times (NYT) melaporkan pada Selasa bahwa beberapa pejabat militer Israel telah “secara pribadi menyimpulkan kelaparan di Gaza semakin meluas kecuali pengiriman bantuan dipulihkan dalam beberapa minggu.”
Mengutip informasi dari tiga pejabat pertahanan Israel yang mengetahui situasi tersebut, NYT menulis bahwa, “Selama berbulan-bulan, Israel telah menyatakan bahwa blokade terhadap makanan dan bahan bakar ke Gaza tidak menimbulkan ancaman besar bagi kehidupan sipil di wilayah tersebut, bahkan ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga bantuan lainnya mengatakan bahwa kelaparan akan segera terjadi.”
Rencana bantuan ‘Israel’
Melansir Al Jazeera, ‘Israel’ dikabarkan merencanakan akan membuka akses bantuan kemanusiaan, namun dengan agenda tersembunyi.
“Rencana militer untuk mendistribusikan bantuan ini adalah untuk memindahkan paksa warga Palestina dari Gaza Utara ke Rafah dan untuk membangun apa yang disebut gelembung kemanusiaan,” kata Amjad Shawa kepada Al Jazeera.
Kepala Jaringan Lembaga Swadaya Masyarakat Palestina itu mengungkapkan bahwa ‘Israel’ tidak akan mendistribusikan bantuan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan atau masalah keamanan, tetapi akan memonopoli dan memutuskan siapa yang bisa mendapatkannya.
“Ini semacam militerisasi bantuan untuk menggantikan struktur kemanusiaan yang telah bekerja selama satu setengah tahun dengan kapasitas penuh,” imbuhnya. Sejauh ini, pengiriman bantuan telah ditangani oleh kelompok-kelompok bantuan internasional dan organisasi-organisasi PBB.
Shawa mengatakan rencana ini tidak akan meringankan penderitaan warga Palestina. Sebaliknya, hal itu akan menyebabkan pengungsian lebih lanjut, kontrol atas kalori, dan kelaparan lebih lanjut.
Ini adalah bagian dari “rencana Israel untuk menghancurkan lebih banyak dan mendorong warga Gaza untuk meninggalkan Gaza.”*
