Hidayatullah.com — Arab Saudi mengatakan akan mulai menerima permintaan umrah dari jamaah asing yang telah divaksinasi mulai 9 Agustus, lansir Al Jazeera.
Pengumuman di media pemerintah pada Ahad (08/08/2021) pagi datang sekitar 18 bulan setelah kerajaan menutup perbatasannya untuk peziarah asing karena pandemi virus corona.
Saudi Press Agency mengatakan pihak berwenang di kementerian yang mengoordinasikan jamaah haji asing mulai Senin (09/08/2021) akan mulai “menerima permintaan umrah dari berbagai negara di dunia”.
Izin awalnya akan diberikan kepada 60.000 jemaah umrah per bulan, tetapi jumlah itu secara bertahap akan ditingkatkan menjadi dua juta per bulan, kata laporan itu.
Jama’ah haji luar negeri harus menyertakan sertifikat vaksinasi COVID-19 resmi bersama dengan permintaan umrah mereka, katanya.
Jemaah haji yang divaksinasi dari negara-negara di daftar larangan masuk Arab Saudi akan dikenakan karantina institusional pada saat kedatangan, tambahnya.
Umrah adalah ziarah ke dua tempat paling suci Islam di kota Mekah dan Madinah dan dapat dilakukan setiap saat sepanjang tahun. Berbeda dengan ibadah haji yang dilaksanakan sekali dalam setahun.
Pandemi COVID-19 mengganggu kedua ziarah, yang biasanya merupakan penghasil pendapatan utama bagi kerajaan. Bersama-sama, mereka menghasilkan sekitar $ 12 miliar per tahun di waktu normal.
Arab Saudi menghentikan umrah setelah pandemi tetapi membukanya kembali untuk jamaah domestik yang diimunisasi pada Oktober tahun lalu.
Haji berlangsung pada Juli tahun ini dan tahun lalu, meskipun hanya terbuka untuk sejumlah jemaah domestik.
Yuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/
Secara keseluruhan, Arab Saudi telah mencatat hampir 532.000 kasus virus corona dan lebih dari 8.300 kematian.
Pemerintahnya telah mempercepat upaya vaksinasi nasional saat bergerak untuk menghidupkan kembali pariwisata dan sektor lain yang dilanda pandemi, seperti kompetisi olahraga dan ekstravaganza hiburan.
Vaksinasi wajib bagi siapa pun yang ingin memasuki perusahaan pemerintah dan swasta, termasuk lembaga pendidikan dan tempat hiburan, serta menggunakan transportasi umum.