Hidayatullah.com — Agenda pemberangkatan jamaah umrah saat pandemi memerlukan strategi mitigasi yang optimal. Hal demikian disampaikan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) RI, Hilman Latief dalam acara dialog aktual ‘Maju Mundur Pemberangkatan Umrah’, Selasa (21/12/2021) kemarin.
Hilman mengemukakan keberhasilan mitigasi akan menjamin keberangkatan jamaah umrah atau haji dengan jumlah yang lebih besar di masa depan. Hal ini akan menguji sistem pengendalian pemberangkatan ibadah haji dan umrah yang dirancang kedua pihak Pemerintah Indonesia dan pihak Arab Saudi.
Ia mengatakan Kementerian Agama sebagai regulator yang bertugas melindungi jamaah harus hati-hati dalam mitigasi. “Mitigasi di Januari ini harus dipersiapkan betul dalam rangka menguji sistem yang akan kita lakukan. Harapannya kita bisa kirimkan tim dalam jumlah kecil yang bisa mempelajari situasi di Arab Saudi,” kata Hilman dalam kegiatan yang disiarkan di Youtube Aktual VideoNews.
Hilman kemudian menyinggung perihal penundaan pemberangkatan yang semula dijadwalkan pada 23 Desember 2021 harus kembali diundur karena mewaspadai penyebaran varian jenis Omicron dari penularan luar negeri.
“Konsepnya bukan pembatalan, tapi mundur khususnya pelaksanaan one gate policy yang dilakukan untuk pemberangkatan jamaah umrah,”ungkapnya.
Dijelaskan Hilman, one gate policy merupakan sistem pengendalian pemberangkatan umrah yang terpusat. Nantinya semua proses pemeriksaan kesehatan, tes usap PCR, pengecekan status vaksinasi, keimigrasian, pengurusan dokumen perjalanan dan skema pemberangkatan jamaah akan menjadi satu pintu di bawah Kemenag RI.
Ia menuturkan pemberangkatan perdana harus disiapkan sejak Desember mulai dari pendataan jamaah, pembayaran, porter dan persyaratan lainnya harus siap. Terkait jumlah tim kecil yang akan diberangkatkan, Hilman mencontohkan sejumlah negara lain seperti Malaysia yang jamaahnya berangkat secara bertahap, mulai dari 25 orang pada pekan pertama, ditambah menjadi 30 orang pada pekan selanjutnya dan seterusnya. “Jumlahnya sedikit tapi bertahap,”ucapnya.
Hilman menyatakan komitmen pemerintah untuk menjaga dan mendorong ekosistem ekonomi haji dan umroh tetap berjalan optimal melalui kebijakan yang ditetapkan pemerintah. “Dalam dua tahun terakhir kita alami berbagai kendala. Kita coba hidupkan ekosistem ekonomi haji dan umrah melalui langkah diplomatik untuk sampaikan aspirasi masyarakat Indonesia yang rindu beribadah umrah,” katanya
Langkah diplomasi yang sebelumnya ditempuh Kemenag adalah koordinasi terkait kesiapan dan validitas dokumen perjalanan jamaah yang dipersyaratkan oleh Arab Saudi.
“Pada sepekan terakhir, banyak perkembangan situasi di luar negeri yang mendorong pemerintah memberikan arahan agar mendorong larangan berangkat ke luar negeri. Memang belum dalam bentuk larangan, kecuali untuk para pejabat. Kalau tidak ada sesuatu yang penting jangan dulu ke luar negeri, termasuk di dalamnya jamaah umrah,”tukasnya.
