Hidayatullah.com–Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Departemen Luar Negeri Amerika mengusulkan diadakkanya penyelidikan atas peristiwa kekerasan di Uzbekistan yang dikabarkan menewaskan lebih dari 600 warga di kota Adijan.
Dalam sebuah pernyataan, Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Louise Arbour, meminta pemerintah Uzbekistan untuk menjamin hak asasi warga dibawah hukum internasional, termasuk kebebasan mengekspresikan pedapat.
Jumlah korban jiwa insiden penembakan pasukan pemerintah terhadap para pengujuk rasa di Andijan akhir pekan lalu masih simpang siur. Pemerintah Uzbekistan mengatakan tercatat 169 orang tewas, namun seorang pemimpin oposisi mengatakan partainya mencatat 745 orang tewas.
Jaksa terkenal di Uzbekistan, Rashid Kadyrov, mengatakan 32 orang dari para korban jiwa adalah pasukan pemerintah dan mengindikasikan korban lainnya adalah anggota militan. Namun Kepala Partai Free Peasant, Nigara Khidoyatova, mengatakan 542 orang tewas di Andijan dan 203 lainnya di Pakhtabad, kota lain di perdesaan Fergana. Khidoyatova mengatakan partainya memperkirakan jumlah korban akan terus meningkat dan kini mereka masih mendata dengan cara berkomunikasi dengan para keluarga korban.
Tak Dizinkan
Deplu Amerika juga menyerukan penyidikan yang didukung internasional atas bentrokan pekan lalu di kota Uzbek, Andijan. Jurubicara Deplu, Richard Boucher mengatakan Washington sangat prihatin atas apa yang ia sebut laporan penembakan “membabi-buta” para demonstran oleh pihak berwenang Uzbek .
Para pejabat Uzbekistan hari Rabu membawa para diplomat asing meninjau ke Andijan. Tetapi sejumlah diplomat mengeluh mereka tidak diizinkan berkeliling dengan bebas dan hanya dapat bertemu dengan warga yang mendukung versi pemerintah mengenai kejadian itu.
Sementara itu, Kamis (19/5) kemarin, pihak pemerintah tangan besi Uzbek dikabarkan berhasil menguasai kembali Kota Korasuv di Uzbekistan bagian timur, dimana para gerilyawan mengumumkan mereka akan membangun sebuah negara medeka berdasarkan hukum Islam di wilayah tersebut. Mereka adalah warga yang selama ini sangat ditindas oleh rejim tangan besi Uzbek di bawah pimpinan Islam Karimov. (Cha, berbagai sumber)
