Senin, 22 Agustus 2005
Hidayatullah.com–Koran Tisyrin terbitan Suriah mengkritik intervensi AS atas proses penyusunan draft UUD Iraq. Koran terkemuka Suriah itu dalam edisi Sabtu kemarin menulis, Duta Besar AS untuk Iraq, Zalmay Khalilzad, selalu hadir dalam setiap sidang Dewan Nasional Iraq dan mencampuri segala urusan internal Iraq.
Sambil menyinggung ketidakpuasan masyarakat Iraq atas intervensi Zalmay Khalilzad dalam proses penyusunan draft UUD Iraq, koran Suriah itu menambahkan, kinerja para Dubes AS di Iraq, Lebanon, dan di berbagai negara lainnya selalu bertentangan dengan etika diplomasi.
Sebagaimana diketahui, Parlemen Iraq memperpanjang selama sepekan lagi batas waktu untuk menyelesaikan rancangan konstitusi, setelah komisi perancang dokumen itu gagal menyepakati sebuah piagam pada batas waktu hari Senin ini.
Wakil-wakil dari komunitas agama dan etnik Iraq berupaya menyepakati berbagai isu, termasuk peranan Islam dan struktur berbagi wewenang antara pemerintah pusat dan daerah.
Menteri Perencanaan Iraq, Barham Saleh, mengatakan perpanjangan batas waktu untuk mencapai konsensus menunjukkan bangsa Iraq sangat serius menanggapi dokumen itu.
Sebelumnya, perempuan Iraq menggelar demonstrasi dan mendukung Islam sebagai undang-undang dasar baru Iraq.
Para demonstran masih menuntut agar Islam dijadikan satu-satunya sumber dalam penyusunan UUD baru di Iraq. Tentu saja, keinginan warga Muslim untuk kembali ke konstitusi Islam ini tak akan dibiarkan oleh negera asing. (cri/irib/cha)
