Hidayatullah.com—Akhirnya, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) selamat dari “ancaman” pembubaran. Namun para hakim memotong pendanaan dari departemen keuangan bagi AKP sebesar 50% untuk tahun ini.
Sebelum ini, AKP meraih kemenangan besar dalam pemilu tahun lalu, membantah ingin membentuk negara Islam secara diam-diam. Sebuah “stigma” yang sering dilontarkan atas keberadaan partai-partai Islam di mananapun, selama ini. AKP menyebut kasus ini sebagai serangan terhadap demokrasi.
Elit militer yang berkuasa melihat diri mereka sebagai penjaga negara Turki moden yang sekuler, yang didirikan oleh Mustafa Kemal Ataturk.
Hakim Ketua Hasim Kilic mengatakan sanksi keuangan yang dijatuhkan kepada AKP adalah "peringatan serius".
Saya berharap pihak partai yang bersangkutan akan mengevaluasi hasil ini dengan benar dan memahami pesan yang diberikan
Untuk melarang AKP berpolitik, setidaknya tujuh dari 11 hakim MK harus memberi suara yang mendukung pelarangan tersebut. Tetapi enam hakim ingin larangan diterapkan sementara lima lainnya tidak.
"Saya berharap pihak partai yang bersangkutan akan mengevaluasi hasil ini dengan benar dan memahami pesan yang diberikan," kata Kilic.
Setelah putusan dikeluarkan, Menteri Perburuhan Turki Faruk Celik dikutip mengatakan ini adalah "kemenangan bagi demokrasi Turki".
Kasus ini diajukan setelah terjadi serangkaian konfrontasi antara AKP, yang memiliki akar Islami dan elit sekuler. Kalangan sekuler Turki sejak lama ketakutan atas terus menguatnya partai berbasis Islam ini. Kubu sekuler sering menggelar aksi massa besar-besaran untuk memprotes AKP.
Upaya partai itu untuk memperbolehkan wanita mengenakan jilbab di universitas adalah hal yang sangat kontroversial dan paling menakutkan. Bulan lalu mahkamah konstitusi mengatakan keputusan untuk mencabut larangan berjilbab yang berlaku sekarang melanggar konstitusi Turki yang sekuler.
Sejak tahun 1960-an, lebih dari 20 partai politik –sebagian besar adalah pro-Islamis dan pro-Kurdi– dibubarkan secara sepihak oleh perintah pengadilan karena dituduh mengancam prinsip-prinsip sekuler Turki.
Namun, sekarang untuk pertama kalinya upaya untuk membubarkan partai dilakukan terhadap partai yang memerintah dengan mayoritas besar di parlemen. [bbc/hid/hidayatullah.com]
