Hidayatullah.com–Ketua Senat AS untuk hubungan luar negeri John Kerry mengingatkan jika Washington dapat memotong bantuan keuangan untuk Pakistan di tengah meningkatnya ketegangan kedua belah pihak.
“Bukanlah rahasia jika ada anggota kongres yang menelpon meminta perubahan dalam program bantuan,” kutip Associated Press (AP) sebagaimana dikatakan Kerry pada hari Minggu.
Kemarahan memuncak di kalangan masyarakat Pakistan setelah pemerintah AS meluncurkan serangan “tidak sah”di wilayah Pakistan yang diduga telah menewaskan pemimpin al-Qaidah Usamah bin Ladin pada tanggal 2 Mei.
Washington menuduh pihak keamanan Pakistan dan pasukan intelijen melindungi bin Ladin setelah adanya laporan jika ia telah tinggal di pemukiman di asrama militer yang berjarak hanya 50 kilometer dari ibukota, Islamabad.
Kerry mengatakan, kejadian akhir-akhir ini memiliki imbas yang sangat dalam terhadap hubungan AS dan Pakistan, ia juga mengingatkan jika mereka tidak dapat menemukan jalan untuk menyelesaikan ini, “akan ada konsekuensi yang sangat mendalam.”
Baca Juga
Senator AS itu memberikan keterangan di Afghanistan sebelum menuju Pakistan. Ia dijadwalkan untuk mengunjungi pejabat Pakistan setelah serangan pada bin Ladin dan serangan pesawat tanpa izin yang membunuh banyak penduduk Pakistan selama beberapa bulan yang lalu.
Parlemen Pakistan baru-baru ini meloloskan resolusi yang mengutuk serangan AS yang menewaskan bin Ladin, dan mengingatkan jika terulang kembali tindakan tanpa izin seperti itu dapat memberi “akibat mengerikan bagi perdamaian dan keamanan di Negara dan dunia.”
Sebagai sekutu Amerika, Pakistas dibuat tak berarti, ketika pasukan Amerika secara seenaknya memasuki wilayah negeri itu “memburu” Usamah.
Tindakan Amerika memasuki wilayah Pakistan tanpa izin membuat hubungan duanegara ini memanas. Sabtu lalu (14/5), Parlemen Pakistan mengecam penyerbuan pasukan khusus AS dan mengancam akan memutus jalur suplai tentara AS ke Afghanistan jika terjadi lagi penyerbuan serupa.
“Parlemen mengecam tindakan sepihak di Abottabad yang merupakan pelanggaran kedaulatan Pakistan,” bunyi pernyataan parlemen, yang dikeluarkan setelah mendengar keterangan para pejabat keamanan.
Parlemen juga menuntut pembentukan komisi independen untuk menyelidiki peristiwa itu, tapi bukan komisi yang dipimpin oleh angkatan bersenjata sebagaimana yang diusulkan Perdana Menteri Yusuf Raza Gilani. *
