Hidayatullah.com—Inggris dan Prancis dalam pertemuan di Belgia mengatakan bahwa Uni Eropa harus menghapus embargo senjata atas oposisi Suriah, jika ingin mereka berhasil menggulingkan rezim Presiden Bashar al-Assad.
Uni Eropa memberlakukan embargo senjata atas oposisi sejak April 2011, ketika pertempuran di Suriah belum meluas seperti sekarang.
Bicara dalam KTT Uni Eropa di Brussels hari Jumat (15/3/2013), Presiden Prancis Francois Hollande mengecam Rusia, sekutu Damaskus yang memveto resolusi terhadap Assad di PBB.
“Sudah dua tahun bencana berlangsung dengan sejumlah negara menyediakan senjata untuk Bashar al-Assad, dan Rusia jelas-jelas ada di antara mereka,” kata Hollande dikutip Euronews.
“Saya yakin Eropa akan mengambil keputusan ini dalam beberapa pekan mendatang,” imbuhnya.
Baca Juga
Pernyataan Hollande dibantah Dubes Rusia untuk Uni Eropa Vladimir Chizhov dan menyatakan menentang intervensi Eropa atas Suriah.
“Saya berharap baik Paris atau London tidak memandang situasi di Suriah sebagai poros perang terhadap Rusia. Saya tegaskan Rusia tidak menyediakan senjata kepada Suriah semacam itu dan juga tidak mempersenjatai pasukan Suriah,” kata Chizkov.
Dewan Nasional Suriah, kelompok oposisi yang mendapat pengakuan negara-negara Barat dan Liga Arab, memperingatkan Uni Eropa bahwa peringiriman senjata ke pasukan oposisi harus dilakukan dengan hati-hati dan dipastikan siapa yang menerima senjata itu.
“Pengiriman senjata apapun harus terus dilakukan sampai oposisi menang. Senjata-senjata itu harus hanya diberikan kepada Tentara Pembesasan Suriah (FSA) dibawah pengawasan organisasi oposisi yang diakui secara internasional,” kata George Chachan dari Dewan Nasional Suriah (NSC).
Sementara Inggris dan Prancis semangat mengirimkan senjata ke oposisi Suriah, Kanselir Angela Merkel memilih bersikap hati-hati, dengan memperingatakan bahwa mempersenjatai oposisi bisa jadi justru mengipasi bara konflik Suriah.
“Fakta bahwa 2 anggota UE telah mengubah pendirian mereka, tidak berarti 25 anggota lainnya harus mengikuti,” kata Merkel.*
