Hidayatullah.com | SahabatAlAqsha.com–Sebanyak 30 LSM Internasional mendesak PBB untuk melakukan misi pencarian fakta atas insiden berdarah yang menewaskan dan melukai ratusan pendukung Presiden Mohammad Mursi yang dikudeta 3 Juli lalu.
Seperti dikutip dari kantor berita Palestinian Information Center (PIC), dalam sebuah surat kepada Komisaris Tinggi HAM PBB, Navi Pillay, LSM-LSM tersebut mendesak investigasi yang adil dan independen atas pembunuhan massal dan pelanggaran HAM yang dilakukan pasukan bersenjata Mesir sejak kudeta militer 3 Juli.
Organisasi-organisasi tersebut juga menyebutkan bahwa laporan yang dikeluarkan oleh kelompok kerja mereka di Mesir memperlihatkan peningkatan pelanggaran HAM serius, seperti pembunuhan, penangkapan sewenang-wenang, penggunaaan kekuasan secara berlebihan dan perampasan kebebasan berserikat, berbicara dan berekspresi serta menyerang siapa saja yang memprotes kudeta militer. Sebanyak 30 LSM itu di antaranya berasal dari Turki, Jenewa, Austria, Swedia, Tunisia, Mesir, Inggris dan Amerika Serikat.
Sementara itu, Perdana Menteri Palestina, Ismail Haniyah mengingatkan adanya konspirasi terhadap Mesir dan negara-negara Arab serta Islam yang ditujukan untuk melemahkan dan menghancurkan orang-orang Arab juga melemahkan Palestina.
Sebut Ancaman Keamanan Nasional
Baca Juga
Sementara itu, meski telah banyak jatuh korban, tidak nampak ada tanda-tanda keprihatinan kalangan Militer mesir untuk menghentikan kekerasan. Militer bahkan mendukung pemerintah, memerintahkan polisi untuk mengakhiri aksi protes yang dilakukan pendukung Presiden Mesir yang digulingkan Mohammad Mursy di ibukota Kairo.
“Kabinet memutuskan untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk menghadapi resiko dan mengakhiri aksi mereka,” kata pejabat terkait dalam pengumuman di televisi.
Tiga pemimpin Al Ikhwan al Muslimun bahkan telah dibawa ke pengadilan dengan tuduhan menghasut meskekerasan.
Pemerintah bahkan menyebut Ikhwan sebagai ancaman keamanan nasional.
“Keberlanjutan dari situasi berbahaya di Rabaa al-Adawiya dan Nahda, dan aksi teror yang terus meneru, serta blokade jalan jalan tidak lagi diterima karena ancaman keamanan nasional,” kata Menteri Informasi Dorreya Sharaf el-Din dalam pernyataan di televisi.
Seorang juru bicara Ikhwan mengatakan kepada BBC pendukungnya tidak memiliki pilihan selain tetap tinggal. Dia mengatakan keputusan untuk membubarkan kamp sudah diambil oleh “sekumpulan geng yang mengambil alih negara dan mencoba untuk menipu warga yang memiliki hak berdemokrasi”.
Mesir kembali dihadapkan pada kemungkinan bentrokan berdarah setelah pemerintah Mesir pada Kamis (01/07/2013) mengumumkan rencana untuk segera membubarkan unjuk rasa yang dilakukan oleh pendukung mantan Presiden Mohammad Mursy.
Mesir menginstruksikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk “mengatasi bahaya tersebut dan mengakhirinya.” Namun instruksi tersebut tidak merinci tenggat waktunya.
Kebijakan Mesir tersebut dinilai dapat membawa Mesir pada peristiwa berdarah yang baru. Sebelumnya, pasukan militer negara tersebut menembak mati anggota Al Ikhwan al Muslimun dan melahirnya ratusan korban.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
