Hidayatullah.com—Ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan-jalan di Turki, tidak lama setelah ditandatanganinya RUU pengetatan lembaga yudisial.
Polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan para demonstran di ibukota Ankara, Rabu (26/2/2014). Sementara di Istanbul para pengunjuk rasa berkumpul di Lapangan Taksim, tempat demonstrasi menentang pemerintah berlangsung selama beberapa bulan terakhir.
Unjuk rasa yang dimulai hari Selasa kemarin itu meluas ke enam kota di Turki pada hari Rabu. Demonstran meneriakkan kata-kata “pencuri” dan “pemerintah mundur!”
Mustafa Sarigul, kandidat walikota Istanbul dari partai oposisi terbesar CHP, menyeru agar pemerintah mundur. Bersamaan dengan teriakannya, para pejabat partai lainnya menebarkan uang palsu sebanyak 30 juta euro.
Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan menuding bekas sekutu politiknya yang kemudian menjadi rivalnya, Fetullah Gulen, berada di belakang penyelidikan korupsi atas pejabat di pemerintahannya.
Baca Juga
Sebagaimana diketahui beberapa waktu terkahir kabinet Erdogan diguncang oleh isu kasus korupsi yang dilakukan oleh anak-anak menteri, sehingga mengakibatkan beberapa menteri kabinet pimpinan Erdogan mundur. Tuduhan korupsi tersebut kemudian menjalar ke mana-mana.
Sebagai tindak balasan, pemerintah yang dikuasai Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) memecat ribuan polisi dan jaksa.
Fetullah Gulen merupakan salah satu tokoh Muslim yang pemikirannya populer di kalangan masyarakat Turki. Gulen yang kabarnya kini bermukim di Amerika Serikat, memiliki hubungan dekat dengan polisi dan lembaga kehakiman di Turki.
Rekaman suara Erdogan
Demonsrasi terbaru di Turki itu diprakarsai oleh CHP, setelah beredar rekaman suara yang katanya merupakan percapan antara Erdogan dengan putranya Bilal. Isi rekaman itu menunjukkan bahwa Ergodan meminta agar anaknya menolak sejumlah uang, tetapi meminta lain yang nilainya lebih tinggi.
Dilansir Aljazeera dari Reuters, rekaman itu beredar di YouTube dan diunggah oleh orang yang menggunakan nama samaran. Reuters tidak bisa memverifikasi apakah isi rekaman itu asli atau palsu.
Erdogan membantah isi rekaman itu dan menyebutnya sebagai hasil rekayasa dan sama sekali tidak benar.
Menteri Teknologi Mesir Fikri Isik mengatakan hari Rabu bahwa lima pejabat yang mengawasi sambungan telepon terenkripsi yang digunakan di kantor Erdogan telah dipecat.
Ketegangan politik
Ketegangan politik di Turki semakin memanas dengan ditandatanganinya RUU tentang lembaga yudisial oleh Presiden Abdullah Gul hari Rabu kemarin.
Peraturan baru itu membuat pemerintah memiliki wewenang untuk menunjuk hakim dan jaksa, yang wewenangnya saat ini dipegang oleh Dewan Tinggi Hakim dan Jaksa (HSYK).
Gul pekan lalu menolak untuk tidak menandatangani peraturan baru tersebut, dengan alasan dia tidak pada tempatnya untuk menolak RUU yang telah disetujui oleh wakil rakyat di parlemen.
Meskipun demikian, Gul menyatakan keberatan dengan 15 hal yang disebutnya “jelas-jelas tidak konstitusional.” Namun, presiden Turki itu menyerahkannya kepada Mahkamah Konstitusi, yang diyakininya akan menangani masalah tersebut.
Para pengkritik RUU itu mengatakan, peraturan baru itu membuat pemisahan kekuasaan antara eksekutif dengan yudikatif menjadi tidak jelas.
Apabila sudah dimuat di Official Gazette, maka undang-undang tersebut akan berlaku efektif. Akibatnya, semua anggota HSYK kecuali 20 orang anggota yang ditunjuk akan kehilangan pekerjaannya.
Terdapat sekitar 1.000 anggota tidak ditunjuk di HSYK, termasuk di antaranya sekretaris jenderal, para inspektor, hakim audit dan staf administrasi. Posisi itu akan diisi oleh kementerian kehakiman, lansir Hurriyet.*
