Hidayatullah.com–Nasib warga minoritas Muslim Rohingya rupanya jauh dari harapan. Ini terbukti tak disinggungnya masalah mereka dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (Asean) pekan ini.
Sekretaris Jenderal Asean, Le Luong Minh dalam wawancara dengan The Wall Street Journal (TWSJ) mengatakan, isu Rohingya “tidak dibahas dan tak akan dibahas,” papar.
“Kami tak melihat persoalan itu sebagai prioritas KTT,” imbuhnya dikutip laman TWSJ Indonesia, Senin (12/-5/2014).
Myanmar menganggap warga Rohingya sebagai orang asing dari Bangladesh. Sebaliknya, warga Rohingya mengaku sudah turun-temurun tinggal di Myanmar. Keberadaan warga Muslim Rohingya tak diatur dalam undang-undang kewarganegaraan Myanmar.
Sebagian besar hak Rohingya ditolak, termasuk kebebasan bepergian. Mereka hidup di tengah-tengah kondisi yang terus memburuk sejak kerusuhan 2012 di negara bagian Rakhine. Bentrokan antara kelompok Buddha dan Muslim memaksa Rohingya pergi dari rumah.
KTT Asean—terutama saat Myanmar sebagai ketua—berpeluang mendorong negara-negara Asia Tenggara menggalang pengaruh atas isu Rohingya, kata para pengamat.
Romain Caillaud, direktur pelaksana konsultan politik Vriens & Partners cabang Myanmar, menyatakan situasi di Rakhine mencerminkan “sejumlah negara Asean dengan mayoritas penduduk Muslim—Malaysia, Indonesia, Brunei—merasa tidak senang [dengan situasi ini].”
Pada pernyataan sebelumnya, Malaysia dan Indonesia mengkritik Myanmar atas kekerasan terhadap kaum Muslim di sana. Dalam suatu wawancara dengan majalah Irrawaddy pada Januari, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyatakan persoalan Rohingya “berdampak pada semua [negara Asean]” dan Indonesia “sungguh prihatin” dengan kondisi ini, mengingat potensi teror di tanah air.
Sementara itu, kehadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam KTT ke-24 ASEAN kemarin, juga tak diberitakan menyinggung masalah ini.
Dalam laman resmi Presiden RI, SBY justru mengusulkan kepada negara-negara anggota ASEAN mengenai perlunya Perjanjian Indo Pasifik. Perjanjian ini intinya dilandasi semangat agar ASEAN menjadi kawasan damai. Bukan hanya ASEAN tapi juga didukung oleh partner ASEAN.
Semua negara adalah sahabat. Itulah politik luar negeri Indonesia selama kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hampir 10 tahun ini. Politik bebas-aktif, ditambah menjadi politik luar negeri ke segala arah, dengan membangun kemitraan dan kerja sama dengan semua negara.
“Bayang-bayang situasi perang dingin sudah usai. Semua harus dijadikan kawan, jangan ada yang kita jadikan musuh. Million friends zero enemy. Ini bukan hanya motto tapi juga kita jalankan,” ujar Presiden SBY dalam keterangan persnya sebelum kembali ke Jakarta, di Hotel Royal Ace, Nay Pyi Taw, Myanmar, Senin (12/05/2014).*
