Hidayatullah.com–Pemerintah Turki pada suatu saat nanti akan menjelaskan kepada publik tentang masalah-masalah korupsi dan hal itu harus dilakukan secara menyakinkan sekaligus transparan, kata Etyen Mahcupyan, kepala penasihat Perdana Menteri Ahmet Davutoglu.
“Tidak ada partai atau pemerintah yang dapat lolos dari ini selamanya. Ini bukanlah file yang bisa disembunyikan selamanya,”kata Mahcupyan dalam wawancaranya dengan Hurriyet.
“Menghindari penjelasan seperti itu hanya akan merugikan AKP (partai pemerintah Turki saat ini),” imbuhnya.
“Menurut saya (tuduhan korupsi) ini tidak bisa menjangkau (Presiden Recep) Tayyip Erdogan, tetapi masih ada orang yang khawatir hal ini mungkin akan diubah menjadi sebuah argumen yang digunakan dalam kampanye pemilu,” kata Mahcupyan merujuk pemilu yang akan dgelar pada Juni 2015. Erdogan yang sekarang menjabat sebagai presiden tidak akan ikut serta dalam pemilu untuk memilih perdana menteri itu, tetapi dia berulangkali mengatakan akan menjalin hubungan erat dengan para pejabat pemegang kekuasaan eksekutif
Tuduhan korupsi di lingkungan pejabat AKP muncul pada Desember 2013, yang melibatkan 4 menteri kabinet, purta.-putra mereka serta beberapa birokrat lainnya. Gugatan hukum atas para menteri tersebut sudah dibatalkan, tetapi pemerikasaan oleh parlemen masih berlangsung.
Menyusul tuduhan-tuduhan korupsi itu, bermunculan berbagai rekaman di media sosial yang diklaim sebagai bukti adanya korupsi yang dilakukan orang-orang dekat Erdogan, yang ketika itu menjabat sebagai perdana menteri. Akibatnya pemerintah memblokir Twitter dan YouTube yang digunakan orang untuk menyebarkan rekaman bukti tuduhan korupsi itu. Blokir dicabut setelah pengadilan turun tangan dan memutuskan pemblokiran harus dihentikan.
Jika pemerintah tidak memberikan tekanan kuat atas masalah tuduhan-tuduhan korupsi itu, maka pemerintah akan menghadapi masalah di tingkat internasional, kata Mahcupyan.
Penasihat perdana menteri yang diangkat akhir Oktober lalu itu membantah sebagian pihak yang mengatakan bahwa rakyat berhak untuk merasa dirugikan di bawah kekuasaan AKP.
“Menurut saya justru sebaliknya. Saya merasa lebih bebas di bawah pemerintahan AKP, baik sebagai seorang (keturunan) Armenia maupun sebagai seorang intektual,” kata Mahcupyan, yang pernah bekerja sebagai wartawan itu dikutip Hurriyet (15/12/2014).*
