Hidayatullah.com—Pemerintah konservatif Inggris yang baru, hasil pemilu beberapa hari lalu, menyatakan penolakannya atas rencana penetapan kuota migran oleh Uni Eropa dalam rangka mengatasi krisis migran yang belakangan banyak menemui ajal di Laut Tengah (Laut Mediterania).
Hari Rabu (13/5/2015) Brussel –kota di mana markas besar Uni Eropa berada– mengungkapkan proposal untuk memasukkan 20.000 pencari suaka ke Eropa dan menawarkan cara yang lebih adil dalam pembagian jumlah imigran di kalangan negara anggota Uni Eropa.
Rencana itu akan diterapkan untuk masa dua tahun ke depan dengan biaya sekitar 50 juta euro. [1 euro sekitar 14.900 rupiah]
Namun, Inggris dan Irlandia yang telah dikecualikan dari undang-undang migrasi Uni Eropa ingin agar persekutuan negara Eropa itu melakukan tindakan lebih yang menarget aksi penyelundupan manusia di Libya dan melancarkan serangan militer laut untuk menangkap kapal-kapal penyelundup migran itu. Libya merupakan negara asal pemberangkatan kebanyakan kapal-kapal imigran gelap ke Eropa.
Judith Sunderland dari Human Rights Watch tidak yakin keinginan Inggris itu dapat menyelesaikan masalah.
Baca Juga
“Well, saya bertanya kepada orang-orang apakah mereka pernah mendengar ide tersebut, tentang rencana operasi militer yang akan menghancurkan kapal-kapal penyelundup sehingga benar-benar akan memberantas jaringan penyelundupan. Dan ternyata … well, tidak seorang pun yang pernah benar-benar mendengar usulan tersebut. Tetapi mereka justru terkejut dan berkata, ‘Ya ampun, tahu tidak, itu artinya bukan saja menghancurkan kapal-kapal tersebut, melainkan akan menghancurkan nyawa manusia’,” papar Sunderland mengutip komentar orang-orang yang dimintai pendapatnya.
Tahun ini, sudah sekitar 51.000 migran memasuki wilayah Eropa dengan menyeberangi Laut Tengah. Dan sekitar 1.800 orang menemui ajal di tengah lautan luas saat berusaha menyeberangi lautan luas itu.
Komisi Eropa mendesak negara-negara anggota untuk membagi sama beban kedatangan migran tersebut, di mana Italia dan Yunani mengklaim mereka yang selama ini terbebani paling berat dalam masalah itu, lapor Euronews Kamis (14/5/2015).*
