Hidayatullah.com–Intervensi militer oleh Inggris terhadap Libya pada 2011 dilakukan berdasarkan informasi intelejen yang salah sehingga menghancurkan politik ekonomi negara Afrika Utara tersebut, demikian parlemen setempat menyatakan pada Rabu (14/9/2016) dikutip Antaranews, dari Reuters.
Melalui perintah mantan perdana menteri David Cameron, Inggris bersama Prancis memimpin upaya internasional untuk menggulingkan pemimpin Libya saat itu, Muammar Gaddafi (Qadafy), pada awal 2011, dengan menggunakan pesawat tempur.
Pasukan loyalis Gaddafi pada akhirnya kalah dan sang pemimpin tumbang.
Namun sejak saat itu, dan hingga kini, Libya terus mengalami kekacauan. Kelompok bersenjata ISIS memanfaatkan kekosongan kekuasaan dengan merekrut anggota baru, sementara faksi-faksi mantan geriyawan saling berebut kekuasaan.
Di sisi lain, ketidakhadiran otoritas juga memberi kesempatan kepada para pelaku perdagangan manusia untuk berkembang dan menggelar operasi besar dengan mengirim ribuan orang ke Laut Tengah menuju Eropa.
Baca Juga
Cameron, yang memimpin Inggris dari 2010 sampai Juli lalu, mempunyai peran “menentukan” dalam keputusan intervensi dan harus bertanggung jawab atas krisis di Libya, demikian laporan Komite Urusan Luar Negeri parlemen Inggris.
“Tindakan Inggris di Libya adalah bagian dari intervensi yang berakhir dengan buruk, hasilnya bisa kita saksikan secara bersama-sama pada tahun ini,” kata kepala komite luar negeri, Crispin Blunt, yang sama dengan Cameron, berasal dari Partai Konservatif.
“Kebijakan Inggris di Uni Eropa sebelum dan semasa intervensi pada Maret 2011 didasarkan pada asumsi salah dan pemahaman yang kurang tepat terhadap Libya dan situasi di sana,” kata dia.
Komite tersebut menyatakan bahwa “tanggung jawab utama terletak pada kepemimpinan David Cameron.” Pada awal tahun ini, Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan pemimpin sekutu di Eropa mengaku terganggu oleh krisis di Libya pasca-intervensi. Namun, kantor kepresidenan Obama menyatakan tidak ingin menyalahkan Cameron.
Cameron pada Juli lalu mengundurkan diri setelah kalah dalam referendum untuk mempertahankan keanggotaan Inggris di Uni Eropa. Lalu pada Senin, dia juga mengundurkan diri sebagai anggota parlemen dengan alasan tidak ingin mengganggu penerusnya, Theresa May.
Laporan dari komite luar negeri menyatakan bahwa pemerintahan Cameron gagal mengidentifikasi laporan berlebihan mengenai adanya ancaman terhadap warga sipil. Mereka juga gagal melihat besarnya elemen radikalisme dalam pemberontakan melawan Gaddafi.
Selain itu, bantuan terhadap Libya pasca-intervensi dinilai mencukupi.
“Kurangnya pemahaman kami mengenai kapasitas institusional di negara tersebut telah menghambat kemajuan Libya dalam mengamankan situasi di lapangan,” kata Blunt.
Kepentingan Minyak
Banyak pengamat menilai, motiv serangan aliansi Barat pada Libya tidak lain karena minyak.
Sebelum dikeroyok Barat, pemerintah Libya sangat dikenal sangat ketat dalam kerjasama eksplorasi minyak dengan perusahaan Eropa dan Amerika. Potensi minyak Libya yang sangat besar 46,4 milyar barel sangat menggiurkan bagi Eropa dan AS untuk menguasainya. Produksi minyak Libya sebelum revolusi mencapai 1,7 juta barel setiap hari. Produksi ini menyuplai 6 % kebutuhan minyak dunia.
Dengan kapasitas produksi ini Libya menempati urutan ke 9 negara produsen minyak dunia dan urutan kelima di dunia Arab setelah Arab Saudi, Iran, Iraq, dan Bahrain.*
