Hidayatullah.com–Mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kofi Annan, yang tiba di Yangon kemarin, dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan Penasihat Negara, Aung San Suu Kyi, mengenai laporan akhir komisi investigasi di Rakhine.
Kofi Annan juga merupakan ketua Komisi Penasehat yang ditunjuk Myanmar, sementara Aung San Suu Kyi memimpin Pusat Pelaksanaan Komite Pembangunan Perdamaian, Stabilitas dan Rakhine.
Kementerian Informasi mengatakan bahwa laporan akhir, antara lain berisi penilaian dan rekomendasi untuk pemerintah mengenai pencegahan konflik, bantuan kemanusiaan, perdamaian antara komunitas Buddhis dan Islam.
Selain itu, laporan tersebut juga mencakup aspek rekonstruksi institusional dan mendorong pembangunan di Rakhine, kutip Kantor Berita China Xinhua.
Baca: Batal ke Indonesia, Aung San Suu Kyi Dituduh Terlibat Pembantaian Rohingya
Kofi Annan menyampaikan sebuah laporan sementara dan proposal mengenai isu-isu regional kepada pemerintah pada bulan Maret dengan 30 proposal meminta pemerintah untuk menerapkan hal-hal yang berkaitan dengan kewarganegaraan, bantuan kemanusiaan, masalah perbatasan dan hubungan bilateral dengan Bangladesh.
Baca Juga
Annan mengunjungi Rakhine pada akhir tahun lalu untuk menghasilkan laporan tersebut.
Sebuah komisi penasihat sembilan anggota membentuk Myanmar pada bulan Agustus, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah regional di Rakhine.
Pemimpin Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Myanmar dan pernah dielu-elukan sebagai tokoh pro demokrasi ini mendapatkan penghargaan Nobel Perdamaian bagi “usahanya memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia”.
Namun, setelah partainya menang dalam Pemilu Parleman tahun 2015, ia nyaris tak bicara dan berbuat terhadap kekerasan yang menimpa kaum Muslim Rohingya.
Baca: Aung San Suu Kyi Menang Mutlak, Banyak yang Ragu Membela Rohingya
Suu Kyi bahkan dikritik tidak pernah memberikan wawancara kepada media Myanmar dan dengan hati-hati memilih siapa yang akan ditemuinya dari media internasional.
Ia disebut belum pernah memberikan konferensi pers yang memadai sejak memenangi Pemilu.
Ratusan aktivis melalui wadah Change.org bahkan pernah mengeluarkan petisi kepada komite Nobel Perdamaian untuk mencabut hadiah Nobel yang pernah diterimanya.*
