Hidayatullah.com–Myanmar dan Bangladesh menandatangani nota kesepahaman hari Kamis (23/11/2017) terkait pengembalian para pengungsi dari etnis Rohingya ke kampung halamannya. Namun badan-badan bantuan kemanusiaan internasional justru cemas kecuali etnis Muslim itu mendapat dijamin kemanan dan perlakukan secara bermartabat.
“Kami siap membawa mereka kembali sesegera mungkin setelah Bangladesh mengirim formulir kembali kepada kami,” kata Myint Kyaing, pejabat senior di Kementerian Tenaga Kerja, Imigrasi dan Kependudukan Myanmar.
Agar bisa kembali ke Myanmar, para pengungsi Rohingya di perbatasan Bangladesh itu harus mengisi formulir pendaftaran dengan rincian pribadi, sebelum pulang ke Myanmar, ujarnya dikutip Deutsche Welle.
esepakatan itu dicapai dalam pertemuan antara Aung San Suu Kyi dan Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hassan Mahmood di Naypyidaw hari kamis (23/11). Kesepakatan itu berkaitan dengan pemulangan ratusan ribu warga Rohingya yang telah melarikan diri dari kekerasan di negara bagian Rakhine.
Baca: Demonstran Buddha Halang-Halangi Bantuan untuk Pengungsi Rohingya
Sejak Agustus lalu, sekitar 620.000 warga Rohingya menyeberangi perbatasan ke Bangladesh karena kekerasan militer di Rakhine. PBB dan Amerika Serikat menyebut kekerasan militer Myanmar itu sebagai “pembersihan etnis terhadap Rohingya.”
Baca Juga
Setelah mendapat kecaman luas, Aung San Suu Kyi akhirnya berkunjung ke Rakhine, 2 November 2017
Perundingan antara Suu Kyi dan Menlu Bangladesh dilakukan menjelang kunjungan Pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus ke kedua negara. Paus Fransiskus beberapa kali menyatakan simpati mendalam atas penderitaan Rohingya.
Sementara itu, badan-badan bantuan merasa cemas dengan kembalinya pengungsi Rohingya secara paksa ke Myanmar kecuali keamanan mereka dapat dijamin.
Badan pengungsi PBB berharap kesepakatan apapun akan menghormati hak pengungsi untuk kembali ke Myanmar dengan cara yang aman, sukarela, bermartabat dan berkelanjutan.
“Sebagai badan PBB yang diberi mandat untuk membantu, melindungi dan mencari solusi bagi pengungsi, kami siap membantu dalam proses untuk memastikan bahwa pengembalian dilakukan sesuai dengan standar internasional,” kata seorang juru bicara badan pengungsi PBB seperti dikutip dari BBC, Jumat (24/11/2017).
Baca: Kejamnya Militer Myanmar, Pasang Ranjau Darat untuk Warga Rohingya
Sementara Amnesty International (AI) mengatakan bahwa mereka meragukan kemungkinan akan ada pengembalian Rohingya yang aman atau bermartabat ke Myanmar sementara sistem apartheid tetap ada. Badan itu menambahkan bahwa pihaknya berharap mereka yang tidak ingin pulang tidak dipaksa melakukannya.
Pekan lalu, kepala militer Myanmar yang kuat, Min Aung Hlaing, mengatakan kepada Tillerson bahwa Rohingya dapat kembali ke Myanmar hanya jika “warga sebenarnya” menerimanya, merujuk pada anggota etnis Rakhine dari mayoritas Budha negara tersebut.
“Ini benar-benar prematur untuk berbicara tentang pengembalian ketika ratusan orang Rohingya terus melarikan diri dari penganiayaan dan tiba di Bangladesh setiap hari,” kata seorang juru bicara AI.*
