Hidayatullah.com–Menteri intelijen Israel mengatakan hari Kamis ia berencana untuk menggantikan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang terlibat dalam skandal korupsi dan penyelidikan polisi. Demikian laporan Associated Press seperti dikutip Arab News.
Tapi Israel Katz mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Associated Press ia berharap Netanyahu akan dapat melanjutkan jabatannya, dan “awan yang sekarang tergantung di atas kepalanya akan berlalu.”
Polisi Israel telah menginterogasi Netanyahu enam kali seputar skandal korupsi dan salah seorang mantan pembantu terdekatnya telah menjadi saksi. Netanyahu telah berulang kali membantah segala kesalahan dan menyebut tuduhan itu sebagai sebuah upaya pencemaran nama baik yang diatur oleh media musuh.
Polisi mengatakan mereka menduga Netanyahu terlibat dalam penyuapan, penipuan dan pelanggaran kepercayaan. Skandal-skandal itu belum mengancam kekuasaannya tapi telah menurunkan peringkat penerimaan publik.
“Saya percaya penegakan hukum,” kata Katz, sekutu Netanyahu. “Israel memiliki sistem dan saya berharap bahwa masalah itu akan segera selesai dan Netanyahu akan memiliki harapan untuk terus melakukan hal-hal yang sangat penting.”
“Saya berencana untuk menjadi pemimpin dari (Partai) Likkud dan perdana Menteri Israel sesudah dia,” katanya.
Baca: Puluhan Pengunjuk Rasa di Israel Menentang Benyamin Netanyahu terkait Korupsi
Dalam sebuah wawancara, Katz membicarakan janji kampanye Presiden Donald Trump untuk memindahkan Kedutaan besar AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.
“Itu keputusan Amerika,” katanya, tapi dengan cepat ia menambahkan, “saatnya Amerika Serikat akan mengakui Yerusalem – ibu kota abadi bagi orang-orang Yahudi sejak 3000 tahun sebagai ibukota negara Israel – … dan setelah itu memindahkan kedutaan besarnya.”
Katz mengatakan Trump harus menepati janjinya.
“Saya optimis. Saya optimis ini akan terjadi,” katanya.
Para pejabat AS, bagaimanapun, mengatakan pada hari Kamis bahwa Trump siap untuk menunda kembali langkahnya. Tetapi mereka mengatakan dia mungkin akan mengeraskan gebrakannya dengan menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Baca: Polisi Israel Miliki Bukti Cukup Menuntut Benyamin atas Penipuan dan Suap
Israel telah mengendalikan Yerusalem bagian Barat, di mama sebagian besar instansi pemerintah Israel berada, sejak memperoleh “kemerdekaan” di tahun 1948.
Pencaplokan Yerusalem Timur dari Yordania di tahun 1967 dan aneksasi kota suci itu tidak diakui secara internasional, dan rakyat Palestina ingin Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara merdeka mereka di masa depan.
Pemindahan kedutaan besar itu beresiko membuat rakyat Palestina marah dan bisa meningkatkan ketegangan regional meskipun Katz menolak kwmungkinan timbulnya kekerasan jika langkah itu diambil.
“Apa yang akan mereka (rakyat Palestina) lakukan? Itu (pemindahan kedutaan besar AS) tidak bertentangan dengan perundingan perdamaian,” katanya. “Ini untuk hak sejarah.”
Katz datang ke New York dari Washington di mana ia mengatakan ia bertemu dengan utusan khusus Trump untuk malasah Timur Tengah Jason Greenblatt, yang mana dia adalah pemain kunci dalam upaya administrasi untuk melaksanakan perjanjian damai Israel-Palestina dan mengakhiri konflik yang telah berlangsung beberapa dekade.
“Saya berharap Presiden Trump akan berhasil membawa perdamaian,” katanya.
Baca: PM Israel Diinterogasi Kelima Kali dalam Penyelidikan Kasus Korupsi
Dia mengatakan Israel ingin bernegosiasi dengan Palestina tanpa prasyarat apapun, dan Israel ingin negara-negara Arab diikutsertakan. Dia menunjuk Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman.
“Saya pikir Muhammad bin Salman sekarang memiliki kesempatan untuk melakukan apa yang Anwar Sadat lakukan 40 tahun yang lalu – untuk mengambil keputusan demi kepentingannya, dan juga demi rakyat Palestina,” kata Katz. “Saya pikir rakyat Palestina tidak cukup kuat untuk mengambil keputusan – keputusan bersejarah untuk menerima situasi yang ada.”
Di PBB, Katz mengatakan, Israel sedang mengkampanyekan untuk menegakkan resolusi PBB yang mengakhiri perang 2006 antara Israel dan kelompok militan Hizbullah Libanon. Seruan itu untuk Hizbullah dan semua milisi yang beroperasi di Libanon untuk dilucuti senjatanya dan didemobilisasi – sesuatu yang tidak terjadi.
Katz mengatakan Israel menginginkan AS untuk menegakkan resolusi dan “butuh sanksi yang mematikan pada Hizbullah” untuk menghentikan Iran memasok senjata dan uang kepada kelompok militer dan memperingatkan Iran “untuk menghentikan apa yang mereka lakukan.”
Dia mengatakan harus ada sanksi-sanksi PBB “tapi kekuatan itu harus berasal dari Amerika Serikat dan negara-negara lain.”*/Abd Mustofa
