Hidayatullah.com—Para pebisnis ritel memperingatkan bahwa kenaikan kasus pengutilan di toko antara lain karena polisi tidak menyelidiki kasus pencurian bernilai kurang dari 200 pound (sekitar 3,6 juta rupiah).
Daily Telegraph hari Selasa (26/12/2017) melaporkan bahwa pengutil kambuhan mengeksploitasi perubahan peraturan hukum yang membolehkan kasus kejahatan kelas teri diproses lewat pos surat.
Dalam undang-undang Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014 yang diberlakukan di wilayah England dan Wales disebutkan bahwa pelaku pencurian barang senilai kurang dari 200 pound boleh menyatakan dirinya bersalah hanya lewat pos surat, atau menghadap ke pengadilan pidana ringan. Mereka kemudian akan diberikan hukuman denda atau penjara maksimal satu tahun, lapor BBC.
Chris Noice, dari Association of Convenience Stores (ACS), mengatakan penjahat-penjahat kelas teri itu sekarang semakin pintar mengelak dari hukuman berat dengan hanya mencuri barang, berulang kali, yang nilainya tidak lebih dari 200 pound. Jika tertangkap, mereka hanya perlu membuat pernyataan bersalah yang kemudian dikirim ke pihak berwenang lewat pos dan membayar denda. Hanya sebagian pelaku yang memenuhi kewajiban membayar denda, lainnya mangkir.
Noice juga mengkhawatirkan polisi tidak membagikan infomasi yang dimilikinya, dan para pelaku menggunakan uang hasil curian untuk membeli narkoba atau minumal beralkohol, padahal bisa jadi pelaku membutuhkan bantuan untuk mengatasi kecanduannya.
Baca Juga
Bulan Februari lalu, ACS memperkirakan bahwa toko-toko serba ada mengalami kerugian rata-rata 2.600 pound setahun akibat pengutilan. Angka itu merupakan rekor tertinggi.
Tahun lalu, seorang pemilik toko di Harwich, Essex, yang geram dengan banyaknya aksi pencurian, memutuskan untuk menampilkan rekaman kamera pengawas yang menunjukkan wajah para pengutil di tokonya di laman Facebook. Tujuannya untuk membuat malu para pelaku. Langkah itu cukup manjur, sebab kasus pencurian di tokonya menurun.
Kepolisian Nothingham salah satu kepolisian daerah yang mengaku sekarang tidak lagi dapat melakukan investigasi kasus pencurian di bawah 200 pound.
Paddy Tipping, dari Labour Police and Crime Commisioner daerah setempat, menyalahkan pemerintah yang melakukan pemangkasan anggaran. “Kami tidak dapat melakukan tugas yang dulu biasa kami lakukan, sebab anggarannya dipotong 25 persen,” ujarnya.
Seorang jubir National Police Chiefs’ Council (NPCC) mengatakan, “Polisi memfokuskan target pada pelaku kejahatan berulang dan jaringan kejahatan terorganisir, serta tindakan pencegahan yang dilakukan oleh para pelaku bisnis berjalan dengan baik.”
“Kesatuan ini akan terus bekerja sama dengan para peritel untuk menanggulangi kasus pengutilan dan mencegah pencurian terjadi,” imbuhnya.*
