Hidayatullah.com— Juru bicara Hamas Hazem Qassim menyerukan kepada pimpinan Otoritas Palestina dan gerakan Fatah untuk menghentikan langkah-langkah yang menentang tuntutan rakyat Palestina terkait pencabutan blokade atas Jalur Gaza, menghentikan langkah-langkah disintegrasi, dan melaksanakan apa yang telah disepakati terkait rekonsiliasi Palestina, guna memperkuat internal Palestina dalam menghadapi rencana-rencana penjajah Zionis dan pemerintah Amerika yang bertujuan untuk memberangus isu Palestina.
“Serangan gerakan Fatah pada upaya berbagai pihak yang bertujuan untuk membantu rakyat Jalur Gaza, mencerminkan keinginan mereka untuk melanjutkan krisis kemanusiaan di Jalur Gaza, dan untuk mewujudkan tujuan-tujuan kelompok,” ujar Qassim dalam pernyataan dikutip Palestine Information Centre (PIC), Sabtu (03/11/2018).
Dia menambahkan bahwa sikap aneh pimpinan Fatah ini mencerminkan orientasinya yang terus berkicau di luar konsensus nasional dari faksi-faksi dan kekuatan-kekuatan Palestina, yang berjuang untuk pembebasan blokade Jalur Gaza.
Dia memperingatkan bahwa sanksi yang terus diberlakukan oleh pimpinan Otoritas Palestina pada Jalur Gaza, justru memperkuat upaya pemerintah Amerika dan penjajah Zionis untuk pemisahan Jalur Gaza, dan itu adalah salah satu tuntutan dari kesepakatan deal of century.
Patut dicatat bahwa gerakan Fatah melalui para jubir dan pejabatnya, menyerang segala upaya dan tindakan untuk mengurangi blokade Gaza atau upaya untuk menstabilkan kembali gencatan senjata pasca agresi ‘Israel’ 2014, dengan dalih upaya-upaya tersebut bertentangan dengan kepentingan nasional yang tertinggi.
Baca Juga
Otoritas Palestina yang dipimpin Fatah telah memberlakukan sanksi kolektif pada Jalur Gaza sejak April 2017 lalu, mencakup pemotongan pasokan listrik, obat-obatan, pengiriman rujukan medis ke luar, pemotongan gaji pagawai dan memensiunkan diri ribuan pegawai.
Dukung Tunisia
Di hari yang sama, Hamas menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik keputusan pengadilan Tunisia yang melarang delegasi ‘Israel’ masuk ke wilayah Tunisia untuk berpartisipasi dalam konferensi tentang agama.
Sami Abu Zuhri, anggota Biro Hubungan Arab dan Islam Hamas, mengatakan bahwa gerakannya mengapresiasi bangsa Tunisia dan juga semua organisasi Tunisia yang telah melakukan upaya untuk diterbitkannya keputusan ini.
Sidang Pengadilan Tingkat Pertama di Tunisia memutuskan untuk mencegah delegasi ‘Israel’ untuk masuk atau bergabung dalam forum global untuk dialog agama yang diselenggarakan di Tunisia.
Menurut TV pemerintah Tunisia, berbagai lembaga dan organisasi Tunisia telah mengajukan permohonan ke pengadilan agar mencegah kedatangan atau masuknya atau bergabungnya utusan atau siapa saja yang memegang kewarganegaraan ‘Israel’ untuk ikut dalam Forum Global untuk Dialog Lintas Agama, akan diselenggarakan mulai 4 hingga 8 November ini.
Sebelumnya tersiar kabar bahwa Pramuka Tunisia akan menerima kedatangan rombongan delegasi Pramuka ‘Israel’. Namun Pramuka Tunisia kemudian mengeluarkan pernyataan yang menyangkal validitas berita tersebut.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
