Hidayatullah.com–Kementerian Luar Negeri Turki mengecam keras persetujuan penjajah ‘‘Israel’’ atas rencana untuk membangun hampir 2.200 unit perumahan illegal di Tepi Barat yang diduduki.
“Kami menolak keputusan ilegal ‘‘Israel’’ ini, yang secara sembarangan terus melanggar hukum internasional, khususnya resolusi-resolusi PBB yang relevan dan Konvensi Jenewa ke-4,” kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan Jumat pagi di situsnya sebagaimana dikutip Anadolu.
Menurut catatan, sekitar 640.000 pemukim Yahudi sekarang tinggal di 196 permukiman haram yang dibangun dengan persetujuan pemerintah ‘‘Israel’’ sementara lebih dari 200 pos-pos pemukim dibangun tanpa persetujuannya melintasi Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki.
Hukum internasional menganggap Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai “wilayah pendudukan” dan menganggap semua kegiatan pembangunan permukiman Yahudi di sana ilegal.
Baca: Zionis Israel Membangun 3.900 Unit Pemukiman Baru di Tepi Barat
Proses perdamaian ‘‘Israel’’-Palestina runtuh pada pertengahan 2014 karena ‘‘Israel’’ terus menolak untuk menghentikan pembangunan permukiman Tepi Barat dan menerima perbatasan pra-1967 sebagai dasar untuk solusi dua negara.
Baca Juga
2.200 pemukiman Haram
Sebagaimana diketahui, Pemerintah penjajah ‘Israel’ telah menyusun rencana untuk membangun hampir 2.200 rumah pemukiman di Tepi Barat yang diduduki, sebuah LSM dan media ‘Israel’ mengatakan, kansir Aljazeera, Rabu (26/12/2018).
Komite kementerian pertahanan yang bertanggung jawab untuk proyek pembangunan pada hari Selasa dan Rabu menyetujui rencana tersebut, kata pengawas penyelesaian Peace Now dalam sebuah pernyataan.
Baca: Dunia Mengecam UU “Negara Yahudi” yang Kucilkan Palestina
Dikatakan 1.159 unit rumah sudah mendapat persetujuan final sebelum izin bangunan dapat dikeluarkan, sementara 1.032 berada pada tahap awal.
Situs web Times of Israel’ juga melaporkan perkembangan tersebut, dengan mengatakan total 2.191 rumah pemukiman diperkirakan akan maju pekan ini.
Ini adalah persetujuan pertama sejak jajak pendapat awal pekan ini, setelah pemerintah sayap kanan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu runtuh.
Pada hari Senin, Netanyahu setuju untuk membubarkan parlemen dan menyerukan pemilihan awal pada 9 April.*
