Hidayatullah.com—Perdana Menteri Otoritas Palestina (PA) Muhammad Ishtayeh mengatakan pemerintah akan memberikan rekomendasi kepada Presiden PA Mahmoud Abbas untuk mempertimbangkan kembali hubungan dengan Liga Arab.
Langkah itu dilakukan di tengah kecaman Palestina atas perjanjian yang ditengahi AS baru-baru ini untuk menormalisasi hubungan antara ‘Israel’ dan dua negara Teluk – Uni Emirat Arab dan Bahrain.
“Liga Arab telah menjadi simbol dari kelambanan Arab,” kata Ishtayeh dalam pertemuan kabinet mingguannya pada hari Senin (14/09/2020), Al Jazeera melaporkan.
Pekan lalu, pertemuan menteri Liga Arab gagal mengadopsi rancangan Palestina yang mengutuk perjanjian normalisasi UEA-‘Israel’ yang terjadi pada Agustus.
Bahrain kemudian menjadi negara Arab keempat yang menjalin hubungan diplomatik penuh dengan pemerintah Zionis setelah UEA, Mesir (1979) dan Yordania (1994).
Gedung Putih akan menjadi tuan rumah upacara penandatanganan perjanjian normalisasi pada hari Selasa (15/09/2020).
Upacara tersebut akan dihadiri oleh Presiden AS Donald Trump, Perdana Menteri ‘Israel’ Benjamin Netanyahu, Menteri Luar Negeri UEA Abdullah bin Zayed dan Menteri Luar Negeri Bahrain Abdul-Latif al-Zayani.
“Selasa akan menjadi hari kelam dalam sejarah negara-negara Arab dan kekalahan institusi Liga Arab,” kata Ishtayeh.
Palestina mengutuk kesepakatan normalisasi Bahrain-‘Israel’ sebagai pengkhianatan lain oleh negara Arab.
Perjanjian itu adalah “tusukan di belakang perjuangan Palestina dan rakyat Palestina”, seperti kesepakatan UEA-‘Israel’ yang diumumkan bulan lalu, Ahmad Majdalani, menteri urusan sosial di PA yang berbasis di Tepi Barat, mengatakan kepada kantor berita AFP.
Hamas, yang memimpin di Jalur Gaza, mengatakan kesepakatan itu merupakan “agresi” yang menimbulkan “prasangka serius” terhadap perjuangan Palestina.
Para pemimpin Palestina menginginkan negara merdeka berdasarkan perbatasan de facto sebelum perang 1967, di mana negara palsu ‘Israel’ menduduki Tepi Barat dan Jalur Gaza dan mencaplok Yerusalem Timur (Baitul Maqdis).
Prakarsa Perdamaian Arab 2002 menyerukan penarikan negara penjajah dari tanah yang sudah diduduki secara ilegal, solusi yang adil bagi pengungsi Palestina dan penyelesaian yang mengarah pada pembentukan negara Palestina merdeka yang layak sebagai imbalan untuk menjalin hubungan dengannya.*
