Hidayatullah.com—Kanal televisi Prancis M6 menyeru pemerintah Aljazair agar mencabut larangan operasionalnya di negara itu setelah pihaknya menayangkan laporan tentang gerakan Hirak, aksi unjuk rasa rakyat yang menentang pemerintahan Presiden Abdelaziz Bouteflika.
Dilansir BBC Rabu (23/9/2020), Kementerian Komunikasi hari Senin mengatakan bahwa “M6 tidak lagi diperbolehkan untuk membuat film di Aljazair.”
Menurut kementerian, laporan yang disajikan M6 tentang aksi unjuk rasa menentang Bouteflika bias. Kementerian juga menuding stasiun televisi itu menggunakan “izin palsu” ketika membuat liputannya.
Liputan M6 yang disiarkan hari Ahad tentang gerakan Hirak itu menampilkan wawancara menggunakan kamera-kamera tersembunyi yang menunjukkan para pemuda membicarakan soal masa depan negara mereka.
Liputan serupa oleh lembaga penyiaran publik Prancis TV 5 tentang unjuk rasa tersebut yang ditayangkan pada bulan Mei lalu juga memicu pertikaian diplomatik antara kedua negara.
Aksi-aksi demonstrasi massa yang dimulai Februari 2019 berakibat pada pengunduran diri Bouteflika pada April 2019. Pemimpin yang di masa-masa akhir kekuasaannya sering sakit-sakitan itu dituding menyuburkan korupsi, kolusi dan nepotisme selama pemerintahannya sejak 1999.*
