Hidayatullah.com—Partai Aliansi Rakyat Sosialis menuding pemerintah sementara Mesir melakukan “sabotase” dalam masa transisi sekarang ini.
Dalam sebuah pernyataannya yang dirilis hari Selasa (17/9/2013), partai aliran kiri itu menuduh pemerintah sementara tidak cukup membuat keputusan dan tindakan demi keadilan sosial dan terus menjalankan pemerintahan dengan kondisi negara darurat, lansir Al-Ahram.
Tindakan aparat keamanan di luar hukum, kegagalan melaksanakan keadilan sosial dan kegagalan mengeluarkan undang-undang yang diperlukan selama masa transisi ini, menunjukkan bahwa pemerintah sementara menyimpang dari jalurnya.
Pernyataan itu dikeluarkan Partai Sosialis pada hari ke-60 ekonom liberal Hazem El-Beblawi menjabat sebagai perdana menteri sementara setelah pemerintahan Mursy digulingkan.
Partai itu menyatakan, pemerintah sementara gagal meregulasi upah minimum dan maksimum, gagal dalam redistribusi kemakmuran dan gagal dalam mempengaruhi “jaringan lama [kroni Husni Mubarak-red] yang masih bercokol dan mengontrol negara.”
Baca Juga
El-Beblawi pekan lalu mengatakan kepada koran Al-Masry Al-Youm bahwa pemerintah tidak akan menaikkan upah minimum, karena alokasi anggaran terbatas.
Pada 14 Agustus, pemerintah mengumumkan pemberlakuan kembali status darurat, hanya beberapa jam setelah aparat keamanan membubarkan dua kamp unjuk rasa pro-Mursy di Kairo, yang mengakibatkan ratusan orang tewas.
Status negara dalam keadaan darurat yang berlaku selama satu bulan itu kemudian diperpanjang 2 bulan awal pekan ini, berikut jam malamnya.
Perekonomian Mesir yang sudah terseok-seok sejak akhir masa pemerintahan rezim Husni Mubarak, semakin terpuruk sejak militer melancarkan kudeta atas pemerintahan Mursy 3 Juli lalu.*
