Hidayatullah.com–Organisasi terbesar kumpulan orang-orang suku asli penduduk Ekuador hari Senin (12/10/2020) melayangkan gugatan terhadap Presiden Lenin Moreno dan pihak-pihak berwenang lain dengan tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan selama aksi protes Oktober tahun lalu yang menewaskan 10 orang.
Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador (CONAIE) meminta kantor kejaksaan menyelidiki “kejahatan terhadap kemanusiaan” sebab mereka meyakini telah terjadi serangan sistematis dan meluas terhadap penduduk sipil, kata pengacara kelompok tersebut Carlos Poveda kepada AFP.
Poveda mengatakan pihaknya menginginkan kasus tersebut diselidiki sebagai satu kesatuan utuh dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan dan tidak diproses sebagai kasus terpisah.
Pihak pemerintah belum menanggapi soal gugatan hukum itu.
Gelombang aksi protes yang diwarnai kekerasan pecah di Ekuador pada paruh pertama bulan Oktober 2019, setelah pemerintah memutuskan kenaikan harga BBM.
Aksi-aksi protes itu mendorong pemerintah menetapkan negara dalam keadaan darurat, dan Moreno pada satu titik terpaksa memindahkan pemerintahannya dari ibukota Quito ke kota pelabuhan Guayaquil. Dia pun akhirnya menarik kebijakan tersebut dan memberlakukan kembali subsidi BBM.
Poveda mengatakan pihaknya menggugat Presiden Moreno, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, kepala kepolisian dan pengawas.
“Kami sebelumnya sudah mengajukan laporan pengaduan, kami sudah mengatakan kepada Negara bahwa mereka seharusnya menyelidiki peristiwa-peristiwa Oktober 2019, tetapi pemerintah yang tidak bertanggung jawab ini dan sistem hukum Ekuador tidak merespon dan tidak memberikan penjelasan kepada rakyat Ekuador,” kata Presiden CONAIE Jaime Vargas kepada para reporter seperti dikutip AFP Selasa (13/10/2020).
Menurut data yang disuguhkan oleh kantor ombudsman, selama rangkaian aksi protes itu 10 orang kehilangan nyawa,1.340 luka-luka, dan 1.192 orang ditangkap aparat. Kerusakan yang ditimbulkannya diperkirakan mencapai $821 juta.*
