Hidayatullah.com–Kabinet Uni Emirat Arab (UEA) pada Senin (19/10/2020) menyetujui kesepakatan untuk membangun hubungan diplomatik penuh dengan ‘Israel’, Daily Sabah melaporkan. Keputusan tersebut menyusul penandatanganan normalisasi di Washington bulan lalu dan menjelang kunjungan delegasi UEA ke ‘Israel’.
Pada bulan September, UEA dan sesama negara Teluk Bahrain menjadi negara Arab pertama dalam seperempat abad yang menandatangani kesepakatan untuk membangun hubungan formal dengan ‘Israel’, membentuk poros baru di Timur Tengah melawan Iran.
Sebuah pernyataan Kabinet mengatakan “Abraham Accord” akan menjadi “jalan perdamaian dan stabilitas untuk mendukung ambisi rakyat di kawasan itu dan meningkatkan upaya untuk kemakmuran dan kemajuan, terutama karena membuka jalan untuk memperdalam hubungan ekonomi, budaya dan pengetahuan.”
‘Israel’ meratifikasi kesepakatan itu dalam pemungutan suara Kabinet dan pemungutan suara parlemen pekan lalu.
Delegasi UEA diperkirakan diagendakan mengunjungi ‘Israel’ pada hari Selasa (20/10/2020), ditemani oleh pejabat AS yang tiba di Abu Dhabi pada hari Senin dari Bahrain. Mereka bergabung dengan delegasi ‘Israel’ dalam perjalanan ke Manama untuk menandatangani komunike yang meresmikan hubungan yang baru lahir.
Baca Juga
‘Israel’ dan UEA telah menandatangani beberapa nota kesepahaman. Mereka akan menandatangani kesepakatan pada hari Selasa untuk memungkinkan 28 penerbangan komersial mingguan antara bandara Ben Gurion Tel Aviv, Dubai dan Abu Dhabi, kata Kementerian Transportasi Israel.
‘Israel’, UEA, dan Bahrain semuanya menandatangani dokumen yang dijuluki “Abraham Accords” pada 15 September setelah perjanjian bilateral, yang dianggap sebagai pengkhianatan bagi banyak warga Palestina karena terus tidak ada perubahan dalam kebijakan ‘Israel’ di zona yang telah lama diduduki.
Kelompok-kelompok Palestina mengecam kesepakatan itu, dengan mengatakan itu mengabaikan hak-hak Palestina dan tidak melayani kepentingan Palestina. Kesepakatan itu melanggar konsensus Arab selama puluhan tahun bahwa tidak akan ada normalisasi hubungan dengan ‘Israel’ sampai negara itu berdamai dengan Palestina.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas memperingatkan bahwa kesepakatan itu “tidak akan mencapai perdamaian di kawasan itu” sampai AS dan pemerintah Zionis mengakui hak rakyatnya atas sebuah negara. “Perdamaian, keamanan, dan stabilitas tidak akan tercapai di kawasan itu sampai pendudukan Israel berakhir,” katanya.
Abbas memperingatkan bahwa “upaya untuk melewati rakyat Palestina dan kepemimpinannya, yang diwakili oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), akan memiliki konsekuensi berbahaya.”
Penjajah ‘Israel’ terhadap Palestina telah berlangsung selama beberapa dekade dengan harapan minimal untuk solusi dalam waktu dekat. Perang yang meletus pada tahun 1948 ketika ‘Israel’ mendeklarasikan kenegaraan dan negara-negara tetangga Arab menginvasi dikenang setiap tahun pada tanggal 15 Mei oleh orang Palestina sebagai Hari Nakba (Nakba yang berarti malapetaka dalam bahasa Arab). Ratusan ribu orang Palestina melarikan diri atau diusir dari desa mereka selama perang.
Hampir tujuh dekade kemudian, jumlah mereka membengkak menjadi lebih dari 5,3 juta pengungsi terdaftar, yang tinggal di kamp-kamp yang dikelola Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tersebar di seluruh wilayah – 27 kamp di Tepi Barat dan Gaza yang diduduki, 12 di Lebanon, 10 di Yordania dan sembilan di Suriah.
Negara palsu ‘Israel’ menolak kembalinya semua pengungsi dan keturunan mereka ke wilayahnya sendiri. Namun, hampir semua pengungsi bersikukuh bahwa mereka tidak akan menerima kompensasi atas rumah mereka.
Hukum internasional memandang Tepi Barat dan Yerusalem timur (Baitul Maqdis) sebagai wilayah pendudukan dan menganggap semua aktivitas pembangunan permukiman Yahudi di wilayah tersebut ilegal.*
