Hidayatullah.com–Lebih dari separuh pasukan AS yang hadir di Iraq akan meninggalkan negara itu dalam beberapa hari mendatang, Perdana Menteri Iraq Mustafa Al-Kadhimi mengatakan pada hari Rabu (06/01/2021), lapor The New Arab. Sejumlah personel militer Amerika yang berkurang akan tetap memberikan dukungan kepada pihak berwenang Iraq, kata perdana menteri dalam pidatonya untuk menandai peringatan 100 tahun militer Iraq.
“Sebagai hasil dari dialog strategis yang berkelanjutan dengan Amerika Serikat, lebih dari setengah pasukan akan ditarik dalam beberapa hari mendatang, dan hanya ratusan dari mereka yang akan tetap bekerja sama dalam pelatihan, rehabilitasi, persenjataan dan dukungan teknis,” Al-Kadhimi mengatakan.
Tentara Iraq siap untuk melindungi tanah dan menjaga martabat warganya, tambahnya, memperingatkan Iraq tidak akan lagi menjadi “taman bermain untuk konflik regional atau global”. “Sungguh disayangkan Iraq telah berubah menjadi arena untuk melikuidasi masalah internasional dan regional,” tambahnya.
Parlemen Iraq baru-baru ini memberikan suara pada resolusi yang menuntut diakhirinya kehadiran militer asing di negara itu. Pernyataan PM itu menyusul langkah Presiden AS Donald Trump yang keluar untuk menarik pasukan dari seluruh wilayah.
Pada bulan November, Pentagon mengumumkan AS akan mengurangi jumlah pasukan di Iraq dan Afghanistan pada pertengahan Januari, menegaskan bahwa keputusan tersebut memenuhi janji Trump untuk membawa pulang pasukan dari perang panjang Amerika. Di bawah penarikan yang dipercepat, AS akan mengurangi jumlah pasukan di Afghanistan dari lebih dari 4.500 menjadi 2.500, dan di Iraq dari sekitar 3.000 menjadi 2.500, katanya pada saat itu.
Baca Juga
Di Iraq, kedutaan besar AS dan situs militer dan diplomatik asing lainnya telah menjadi sasaran puluhan roket dan serangan bom pinggir jalan sejak musim gugur 2019. Pejabat Barat dan Iraq menyalahkan kelompok garis keras, termasuk faksi pro-Iran Kataeb Hezbollah.
Pada bulan Oktober, kelompok-kelompok ini menyetujui gencatan senjata yang tidak terbatas tetapi pelanggaran gencatan senjata telah dicatat sejak itu.*
