Hidayatullah.com—Lebih dari 130.000 orang ‘Israel’ telah mengunjungi UEA sejak perjanjian normalisasi ditandatangani antara kedua negara pada bulan September, lapor The New Arab. Eitan Naih, kepala misi ‘Israel’ di Abu Dhabi, mengatakan sekitar 50.000 orang mengunjungi UEA per bulan selama musim dingin.
Jumlah ini diperkirakan akan meningkat setelah kedua negara menyelesaikan program vaksinasi virus corona. “Adanya koridor udara yang mengarah pada pengiriman barang antara kedua pihak dalam hitungan jam sedangkan impor dan ekspor memakan waktu sekitar 16 hari melalui laut,” ujarnya.
Naih mengakui, “kenyataan geografis bahwa UEA terletak di Semenanjung Arab bagian timur, dan ‘Israel’ di Asia Barat, dapat menciptakan koridor yang dimulai ke seluruh bagian dunia”. Duta Besar menjelaskan bahwa “komunitas bisnis di ‘Israel’ dan UEA saat ini sedang berusaha untuk meningkatkan kerja sama perdagangan antara kedua negara”.
“Keuntungan yang dinikmati kedua negara akan menambah nilai kerja sama ini, karena ‘Israel’ memiliki perjanjian perdagangan dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa, sedangkan UEA dianggap sebagai pintu gerbang ke pasar timur,” ujar Eitan Naih.
Naih menambahkan bahwa pemerintah Zionis telah mengidentifikasi 29 sektor untuk kerja sama dengan UEA dan telah menandatangani delapan perjanjian bilateral. Pada bulan Agustus, Presiden AS Donald Trump mengumumkan UEA telah menjadi negara Arab ketiga dan negara Teluk Arab pertama yang menormalisasi hubungan dengan ‘Israel’, dengan Bahrain dan Sudan mengikutinya.
Perdana Menteri ‘Israel’ Benjamin Netanyahu mengatakan negaranya sedang dalam pembicaraan dengan para pemimpin Arab dan Muslim lainnya tentang normalisasi hubungan. Sementara UEA dan negara-negara Arab lainnya bergegas untuk merangkul negara penjajah, opini di antara populasi Arab tetap kuat menentang normalisasi.
Sebuah jajak pendapat yang diterbitkan Arab Center for Research and Policy Studies (ACRPS) pada awal Oktober menunjukkan bahwa mayoritas 88 persen orang Arab menolak normalisasi dengan ‘Israel’. ‘Israel’, yang selama beberapa dekade mengklaim sebagai “satu-satunya negara demokrasi di Timur Tengah”, telah memasok teknologi spyware ke UEA.
Undang-undang anti-teror dan kejahatan dunia maya yang ambigu telah digunakan untuk menargetkan kritik terhadap rezim dan pembangkang. Situs web yang mengkritik catatan hak asasi manusia rezim telah diblokir di negara tersebut.*