Hidayatullah.com–Dokumen yang diperoleh Unit Investigasi (I-Unit) Al Jazeera dan surat kabar ‘Israel’ Haaretz mengungkapkan bagaimana pemerintah Bangladesh menghabiskan setidaknya $ 330.000 untuk alat peretasan telepon yang dibuat oleh perusahaan ‘Israel’. Hal itu terjadi meskipun kedua negara tersebut tidak memiliki hubungan diplomatik.
Dikembangkan oleh firma keamanan Cellebrite, UFED adalah produk yang mampu mengakses dan mengekstrak data dari berbagai macam ponsel. Kemampuannya untuk meretas data telepon yang dienkripsi telah mengkhawatirkan para aktivis hak-hak sipil, yang telah lama menyerukan agar penggunaannya diatur lebih ketat.
Bangladesh tidak mengakui negara ‘Israel’, melarang perdagangan dengannya, dan mencegah warganya bepergian ke sana. Negara mayoritas Muslim secara resmi berdiri dalam solidaritas dengan Palestina atas dasar mereka tidak diberi hak sipil dan hidup di bawah pendudukan militer ‘Israel’.
Tidak jelas apakah UFED diberikan ke Bangladesh secara langsung oleh perusahaan Zionis atau melalui anak perusahaan Cellebrite yang berbasis di tempat lain di dunia, mungkin dengan maksud untuk menutupi asal-usulnya.
Pada Februari, Al Jazeera mengungkapkan bagaimana militer Bangladesh pada 2018 menandatangani kontrak untuk memperoleh alat peretasan atau intersepsi ponsel dari perusahaan ‘Israel’ Picsix Ltd. Pada Februari 2019, perwira Bangladesh menerima pelatihan oleh pakar intelijen Zionis di ibu kota Hongaria, Budapest.
Baca Juga
Kementerian Pertahanan di Bangladesh mengatakan peralatan tersebut, sebuah sistem pemantauan ponsel pasif yang disebut P6 Intercept, dibuat di Hongaria dan dibeli untuk digunakan dalam misi Perserikatan Bangsa-Bangsa – sebuah klaim yang ditolak oleh badan dunia itu.
Kontrak tersebut mencantumkan pabrikan P6 Intercept sebagai Picsix Ltd Hongaria, namun tidak ada catatan publik dari perusahaan semacam itu dan semua peralatan Picsix dibuat di ‘Israel’.
Pelatihan di Singapura
Dokumen terbaru yang diperoleh I-Unit, yang juga ditemukan Al Jazeera di situs web kementerian dalam negeri Bangladesh, terkait dengan kontrak yang ditandatangani pada 2018 dan 2019. Dokumen tersebut berasal dari Divisi Keamanan Publik, departemen di Kementerian Dalam Negeri yang ada di biaya keamanan dalam negeri dan yang badan-badannya termasuk kepolisian Bangladesh dan penjaga perbatasan.
Dokumen tersebut merinci bagaimana sembilan petugas dari Departemen Investigasi Kriminal negara itu diberi persetujuan untuk melakukan perjalanan ke Singapura pada Februari 2019 untuk menerima pelatihan tentang UFED untuk memungkinkan mereka membuka kunci dan mengekstrak data dari ponsel. Ini menguraikan bagaimana staf Bangladesh pada akhirnya akan memenuhi syarat sebagai Operator Bersertifikat Cellebrite dan Analis Fisik Bersertifikat Cellebrite.
Dokumen-dokumen itu juga mengatakan Batalyon Aksi Cepat (RAB), pasukan paramiliter yang memiliki catatan penculikan, penyiksaan dan penghilangan yang terdokumentasi dengan baik, akan dilatih tentang penggunaan sistem peretasan Cellebrite di bawah proyek yang sedang berlangsung yang dimulai pada 2019 dan dijadwalkan akan selesai pada Juni 2021.
Pemerintah Bangladesh tampaknya berinvestasi besar-besaran dalam sistem pengawasan elektronik dan dokumen yang bocor juga menguraikan penggunaan berbagai perangkat – mulai dari pencegat WiFi dan drone pengintai hingga penangkap IMSI, alat yang meniru menara seluler untuk mengelabui perangkat seluler agar mengungkapkan lokasi dan datanya.
Pengungkapan terbaru bahwa layanan keamanan Bangladesh dilengkapi dengan perangkat yang sangat mengganggu yang mampu mengakses telepon terenkripsi yang berisi pesan pribadi muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran atas catatan hak asasi manusia negara tersebut.
Bangladesh telah menghadapi kritik internasional atas Undang-Undang Keamanan Digital (DSA) 2018, yang memberikan kekuatan luas kepada pasukan keamanan untuk menangkap dan menahan jurnalis dan aktivis politik yang mengkritik negara secara online.
Pekan lalu, duta besar dari 13 negara menyerukan penyelidikan segera atas kematian Mushtaq Ahmed, seorang penulis yang meninggal pada 25 Februari setelah ditahan selama sembilan bulan tanpa tuduhan di bawah DSA karena mengkritik, di Facebook, tanggapan pemerintah terhadap pandemi virus corona. .
Menghentikan Ekspor ke Bangladesh
Eitay Mack, seorang pengacara hak asasi manusia Israel yang telah memerangi ekspor teknologi pertahanan ‘Israel’ yang dapat digunakan untuk pelanggaran hak asasi manusia – termasuk di Hong Kong, di mana pengunjuk rasa pro-demokrasi pada tahun 2019 turun ke jalan selama berbulan-bulan – menjelaskan betapa mengganggu teknologi yang dibeli Bangladesh dari ‘Israel’ sebenarnya.
“Anda dapat mengambil semua informasi tentang kehidupan orang tersebut, tentang hubungan mereka, rekam medis, nama teman dan dalam kasus jurnalis nama-nama sumber,” kata Mack kepada Al Jazeera.
Dalam kasus Hong Kong, polisi menggunakan sistem Cellebrite untuk mengakses telepon 4.000 pengunjuk rasa.
Cellebrite akhirnya menghentikan ekspornya ke Hong Kong setelah protes publik dan kasus pengadilan yang diajukan oleh Mack. Sekarang, dia melakukan hal yang sama dengan Bangladesh. Pada hari Senin (08/03/2021), Mack mengajukan petisi ke pengadilan ‘Israel’, meminta mereka untuk mencabut lisensi ekspor Cellebrite dan Picsix ke Bangladesh.
“Bahkan jika perusahaan seperti Cellebrite atau Picsix memiliki cabang yang beroperasi di Singapura, itu masih di bawah hukum ‘Israel’,” kata Mack kepada Al Jazeera. “Selama perusahaan dimiliki oleh warga ‘Israel’, mereka memerlukan izin ekspor dari Kementerian Pertahanan.”
Mack berpendapat bahwa pemerintah Zionis menggunakan alat ekspor ini untuk membangun hubungan dengan negara-negara dengan catatan hak asasi manusia yang buruk seperti Bangladesh, Sudan Selatan, dan Uni Emirat Arab.
“Mengekspor alat ini lebih mudah daripada, misalnya, menjual senapan ‘Israel’ ke Bangladesh. Sistem semacam ini kurang hadir dan inilah cara ‘Israel’ dapat menciptakan hubungan rahasia dengan negara-negara ini,” ujar Mack.
“Tapi penting untuk dicatat bahwa ini bukanlah hubungan antara orang ‘Israel’ dan orang Bangladesh, atau orang Emirat. Ini adalah hubungan antara pemerintah ‘Israel’ dan rezim lokal.
“Jenis hubungan ini berarti ‘Israel’ membantu penindasan lokal di banyak tempat di seluruh dunia.”
I-Unit menghubungi Kementerian Dalam Negeri Bangladesh serta Cellebrite. Tidak ada komentar apapun pada saat publikasi.*
Baca juga: Perusahaan ‘Israel’ Jual Drone dan Spyware ke Myanmar Meski Terdapat Larangan
