Hidayatullah.com — Facebook dikritik karena membiarkan perusahaan mengiklankan penjualan properti di permukiman ilegal “Israel” di Instagram. Hal itu di tengah berlanjutnya kemarahan atas dugaan sensor raksasa media sosial itu terhadap akun Palestina dalam beberapa pekan terakhir, lansir Middle East Eye.
Gambar yang diposting online menunjukkan sebuah perusahaan Israel mengiklankan properti di pemukiman Tepi Barat yang diduduki utara Beit Aryeh-Ofarim di Instagram, platform media sosial yang dimiliki oleh Facebook.
Facebook, seperti perusahaan media sosial lainnya, menghadapi tekanan yang meningkat atas pemblokiran konten pro-Palestina setelah eskalasi mematikan baru-baru ini di “Israel” dan Palestina, yang telah menewaskan sekitar 292 orang.
Twitter, TikTok, Instagram, dan Facebook semuanya dituduh melarang, memblokir, atau membatasi akun yang menerbitkan foto-foto pemboman Zionis “Israel” terhadap warga sipil di Jalur Gaza yang terkepung.
Jejaring sosial juga dituduh membatasi posting yang menyertakan kata-kata atau tagar “Palestina”, “perlawanan”, “Israel”, “Hamas”, dan “Al-Aqsha”.
Baca Juga
Dalam upaya untuk mengalahkan algoritme, para aktivis dan pengguna media sosial lainnya telah mengambil untuk tidak menulis kata-kata “Israel” atau “Palestina”, atau menggunakan font Arab alternatif, karena khawatir postingan mereka dapat ditekan.
Permukiman ilegal “Israel” di Tepi Barat yang diduduki dan Yerusalem Timur yang diiklankan Instagram, melanggar Konvensi Jenewa Keempat, yang melarang pemindahan penduduk sipil ke daerah-daerah yang diduduki secara militer.
Sekitar 600.000 warga “Israel” tinggal di 140 pemukiman ilegal di Tepi Barat, yang telah diduduki oleh Zionis “Israel” sejak 1967.
Pada tahun 2020, kantor hak asasi manusia PBB (OHCHR) menerbitkan daftar 112 bisnis yang beroperasi di pemukiman ilegal “Israel”. Di antara perusahaan-perusahaan ini adalah Airbnb, Booking.com, Expedia dan Motorola Solutions, yang dituduh mengambil untung dari perdagangan dengan pemukiman “Israel”.
“Laporan tersebut menjelaskan bahwa referensi ke entitas bisnis ini bukan, dan tidak dimaksudkan sebagai, proses yudisial atau kuasi-yudisial,” kata OHCHR.
“Sementara pemukiman seperti itu dianggap ilegal menurut hukum internasional, laporan ini tidak memberikan karakterisasi hukum dari kegiatan yang bersangkutan, atau keterlibatan perusahaan bisnis di dalamnya.”
Di tengah eskalasi kekerasan terbaru, seruan untuk boikot dan sanksi terhadap Zionis “Israel” dan perusahaan yang diuntungkan dari pelanggaran hukum internasionalnya sekali lagi muncul ke permukaan.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
