Hidayatullah.com—International Criminal Court (ICC) akan menyelidiki apakah terjadi kejahatan kemanusiaan di Venezuela saat terjadi unjuk rasa besar-besaran anti-pemerintah tahun 2017.
Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan negara menghormati keputusan ICC untuk melakukan investigasi.
Lebih dari 100 orang tewas saat aparat bertindak keras menghadapi para pengunjuk rasa.
Demonstrasi bermula setelah Mahkamah Agung memutuskan untuk membubarkan parlemen yang mayoritas kursinya diduduki politisi dari partai oposisi.
Kepala Jaksa ICC Karim Khan mengumumkan langkah tersebut setelah melawat tiga hari ke ibukota Venezuela, Caracas.
Baik oposisi Venezuela maupun pemerintahnya mendesak ICC untuk menyelidiki dugaan kejahatan yang dilakukan oleh lawan-lawan mereka.
Pemimpin oposisi Juan Guaido, yang mengklaim dirinya sebagai presiden sementara Venezuela dan mendapat dukungan lebih dari 50 negara, menyambut baik perkembangan tersebut.
Di Twitter dia menulis penyelidikan itu akan memungkinkan para korban dan keluarganya untuk “mengklaim hak untuk mendapatkan keadilan yang tidak diberikan di Venezuela”.
Human Rights Watch mengatakan investigasi itu membuka jalan bagi korban untuk memperoleh keadilan dari “malapetaka” Maduro.
“Investigasi pertama ICC di kawasan Amerika dilakukan berllatar belakang penindasan ekstrem yang dilakukan pemerintah Maduro terhadap rakyat Venezuela,” kata José Miguel Vivanco, direktur Human Rights Watch untuk wilayah Amerika, dalam sebuah pernyataan seperti dilansir BBC Jumat (5/11/2021).
Khan mengatakan tugasnya adalah menegakkan supremasi hukum, bukan untuk menyelesaikan masalah politik.
“Sekarang saya meminta kepada semua pihak – karena kita bergerak ke tahap baru saat ini – untuk memberikan ruang bagi kantor saya untuk melakukan pekerjaannya,” ujarnya. “Saya akan tidak terpengaruh dengan segala upaya untuk mempolitisasi pekerjaan independen kantor saya.”
Maduro mengeluh bahwa pemerintah tidak diberikan akses ke dokumen dan informasi selama penyelidikan awal ICC pada 2018.
“Kami buta pada tahap itu,” kata Maduro.
Sekitar 150 anggota polisi dan militer telah didakwa atau dihukum karena pelanggaran hak asasi manusia atas tindakan keras yang dilakukan terhadap demonstran tahun 2017, menurut Kementerian Publik.
Pihak oposisi mengatakan prose hukum tersebut dilakukan sekadar upaya untuk menghindari penyelidikan oleh ICC.*
