Hidayatullah.com–Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau memberlakukan UU Kedaruratan untuk membubarkan aksi-aksi protes yang menentang kewajiban vaksinasi Covid-19, dan mengancam akan memblokir rekening bank orang-orang yang ambil bagian dalam demonstrasi tersebut.
UU tersebut diberlakukan ketika demonstrasi anti-vaksinasi di seluruh Kanada memasuki pekan ketiga.
Hari Ahad (13/2/2022), penegak hukum berusaha membubarkan pengunjuk rasa penentang vaksinasi wajib di Ambassador Bridge di Windsor – jalur penting untuk perdagangan Kanada-Amerika Serikat – yang sudah sepekan diblokir oleh truk-truk dan kendaraan demonstran.
Aksi protes bermula dari kewajiban vaksinasi bagi para sopir truk yang melintasi perbatasan AS-Kanada, serta karantina sekembalinya mereka dari AS. Namun, demonstrasi kemudian meluas menjadi aksi protes terhadap berbagai pembatasan dan aturan ketat Covid-19.
“Ini soal menjaga keamanan warga Kanada, melindungi pekerjaan rakyat,” kata Trudeau dalam konferensi pers hari Senin (14/2/2022) seperti dilansir BBC.
Dia mengatakan polisi akan diberikan “lebih banyak alat” untuk memenjarakan atau mendenda pengunjuk rasa dan melindungi infrastruktur penting.
Trudeau mengatakan kepada wartawan bahwa undang-undang itu akan diterapkan sementara saja dan dengan cara yang sangat spesifik.
Wakil PM Chrystia Freeland hari Senin mengatakan dalam konferensi pers bahwa tanpa perlu perintah pengadilan, bank akan dapat membekukan rekening pribadi siapa pun yang terkait dengan aksi-aksi protes itu.
Asuransi kendaraan dari siapa pun yang terlibat dengan demonstrasi juga dapat ditangguhkan, tambahnya.
Freeland mengatakan pemerintah memperluas UU “Pembiayaan Teroris” Kanada untuk mencakup cryptocurrency dan platform crowdfunding, sebagai bagian dari upaya tersebut.
Dia mengatakan hal itu setelah peretas merilis data rinci, yang katanya, terkait dengan 93.000 sumbangan untuk demonstrasi pengemudi truk dengan total $8,4 juta (£6,2 juta), yang ada di platform crowdfunding GiveSendGo.
Emergencies Act, yang disahkan tahun 1988, membutuhkan batas hukum yang tinggi untuk bisa diberlakukan. UU itu hanya dapat digunakan dalam “situasi mendesak dan kritis” yang “sangat membahayakan kehidupan, kesehatan, atau keselamatan rakyat Kanada”. Kekacauan akibat aksi protes atau demonstrasi legal tidak termasuk dalam kondisi yang memenuhi syarat tersebut.
Akan tetapi, hari Senin Menteri Kehakiman Kanada David Lametti syarat itu dalam masalah ini sudah terpenuhi.*