Hidayatullah.com–Pemerintah baru Iraq tidak membuang waktu untuk mulai bekerja setelah pengangkatan Haider Al-Abadi sebagai perdana menteri baru menggantikan Nuri Al-Maliki.
Parlemen Iraq telah menyetujui jajaran menteri dalam kabinetnya, meskipun Abadi masih minta tambahan waktu untuk memilih menteri pertahanan dan menteri dalam negeri.
Politisi Syiah yang kini sudah digeser kedudukannya dari jabatan perdana menteri, Nuri Al-Maliki, menjadi salah satu dari dua orang wakil presiden seremonial. Abadi sendiri memilih seorang politisi Kurdi dan seorang politisi Muslim sekuler untuk menjadi wakilnya.
Amerika Serikat, yang dulu menaikkan Nuri Al-Maliki ke kursi kepemimpinan Iraq, setelah menggulingkan rezim Saddam Hussein dan menyerahkan Saddam kepada politisi dan tokoh Syiah yang kemudian menggantungnya hingga mati, menyatakan dukungannya untuk PM Abadi.
“Guna mengatasi perbedaan etnis dan sektarian, parlemen Iraq menyetujui sebuah pemerintahan baru dan inklusif, yang berpotensi untuk menyatukan seluruh perbedaan dalam masyarakat Iraq, demi sebuah negara Iraq yang kuat, Iraq bersatu dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membangun masa depan yang diharapkan dan layak didapatkan seluruh rakyat,” kata Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry dikutip Euronews (9/9/2014).
Baca Juga
Amerika mengatakan berharap kesepakatan politik yang baru ini dapat lebih efektif menjalin persatuan Iraq. Pada saat yang sama, Amerika berharap pemerintahan baru Iraq dapat mengerahkan tentara untuk membantu pasukan Kurdi, Peshmerga, untuk berbuat lebih jauh daripada hanya sekedar menahan serangan ISIS/ISIL, dan maju melancarkan serangan untuk merebut kembali wilayah utara dan barat Iraq yang dikuasai kelompok bersenjata itu.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
