Hidayatullah.com–Hassan Pelarak, seorang perwira tinggi di Pasukan Quds elit dari Garda Revolusi, baru-baru ini telah diberi sanksi oleh AS karena penyelundupan senjata. Dia menjadi pengawas proyek konstruksi yang dipimpin oleh perusahaan miliknya bersama dengan Garda Revolusi lainnya, sebuah yayasan yang terkait dengan Pemimpin Tertinggi Iran.
Yayasan ini juga berada di bawah sanksi AS. Itu adalah proyek renovasi tempat suci Syiah Imam Hussein senilai 600 juta AS Dolar, yang diklaim sebagai tempat wafatnya cucu Rasulullah ﷺ itu. Tempat itu akan diperluas dan ditingkatkan kapasitasnya menjadikannya tujuan ziarah terbesar. Ini adalah perkembangan terbesar di kuil dalam 300 tahun.
Seorang pekerja Iraq di situs itu mengirim gambar Pelarak kepada Reuters, mengenakan topi keras dan memakai masker bedah biru, diukur suhunya sebelum masuk. Kunjungan tersebut, yang dikonfirmasi oleh seorang karyawan yayasan Iraq, tidak dilaporkan oleh media Iran atau Iraq.
Namun kunjungannya bukanlah hal yang aneh. Pelarak dan komandan Garda Revolusi lainnya yang mengawasi proyek itu dengan bebas mampir, kata para pekerja, dan diberi tur singkat oleh perusahaan dan insinyur Iran yang telah mereka kontrak untuk melaksanakan pekerjaan itu.
Qassem Soleimani, mendiang komandan Pasukan Quds yang memelopori strategi militer dan politik Iran di seluruh wilayah, terekam pernah mendatangi proyek tersebut pada tahun 2018, 18 bulan sebelum dia terbunuh oleh serangan peﷺ at tak berawak AS. Penggantinya, Esmail Ghaani, melakukan kunjungan mendadak ke kuil itu dua minggu setelah Pelarak, kata seorang sumber Iran di Kerbala.
Baca Juga
Siang dan malam, para pekerja Iran mengisi lubang sedalam 40 meter, 50.000 meter persegi di samping kuil dengan balok baja dan semen yang dibawa dari Iran. Bangunan bertingkat yang mereka bangun akan berisi tempat wudhu, museum, dan perpustakaan.
Jutaan peziarah yang didominasi Syiah dari seluruh dunia akan mengakses kuil Hussein melalui terowongan jalan raya yang besar. Ini adalah salah satu proyek bernilai jutaan dolar terbesar yang dipimpin oleh Yayasan Kawthar milik Garda Revolusi (Kowsar dalam bahasa Persia) untuk mengembangkan pariwisata religius di Iraq dan Suriah – dengan lebih banyak lagi yang sedang disiapkan.
Untuk laporan ini, Reuters melakukan lima kunjungan ke lokasi proyek Karbala, memeriksa informasi publik dari kuil dan perusahaan, serta mewawancarai setidaknya 20 pekerja Iraq dan Iran, insinyur, pengusaha, pejabat agama dan politisi. Pemeriksaan tersebut mengungkapkan bagaimana keterlibatan dekat Iran dalam pariwisata religius membawa kekuatan lunak Teheran dan memperkuat kehadiran di pusat-pusat keagamaan Iraq yang merupakan penghubung pengaruh regional Syiah.
Pengendalian pembangunan kuil juga memperdalam hubungan perdagangan dan merupakan target peluang ekonomi potensial bagi Iran: Wisata religius bernilai miliaran dolar setahun di Iraq, penghasil pendapatan terbesar kedua bagi negara itu setelah sektor minyak.
“Iran telah lama menembus dalam ke negara Iraq,” kata Bangen Rekani, mantan menteri perumahan Iraq yang mengetahui proyek tersebut. Ia mengatakan, “Orang Iran menggunakan kekuatan lunak dan ikatan agama mereka, yang bisa menjadi lebih penting daripada ikatan politik.”
Pemerintah Iraq memberikan proyek-proyek keagamaan keistimewaan khusus, termasuk pembebasan pajak atas impor semen Iran, baja dan bahan lainnya. Menurut berbagai sumber, banyak dari barang-barang ini dibawa ke Iraq untuk keperluan pembangunan tempat suci tetapi kemudian dijual di tempat lain di negara itu. Reuters tidak dapat menentukan sejauh mana perdagangan ini, yang membantu melawan sanksi Barat terhadap Iran.
Pembangunan tempat suci Syiah dipelopori oleh Markas Besar Rekonstruksi Kuil Suci Iran, sebuah badan yang dibentuk oleh Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dan dijalankan oleh pengawal Revolusi. Pada bulan Maret, Washington memberi sanksi kepada Markas Besar dan Kawthar, sayap tekniknya yang berbasis di Iraq. Pelarak termasuk di antara para pejabat yang menjadi sasaran.
Amerika menuduh Markas Besar dan Kawthar terlibat dalam “bantuan mematikan” kepada milisi proksi di Iraq dan Suriah, kegiatan intelijen dan pencucian uang. Seorang juru bicara Departemen Keuangan mengatakan kepada Reuters bahwa Iran berusaha untuk memperluas pengaruhnya dan mengeksploitasi sektor keuangan dan bisnis Iraq.
Khamenei mengutuk sanksi AS sebagai upaya untuk menghancurkan ekonomi Iran dan menggulingkan sistem pemerintahannya. Reuters meminta komentar untuk artikel ini dari pemerintah Iran, Garda Revolusi, Kawthar dan Pelarak, tetapi tidak menerima tanggapan.
Seorang pejabat pemerintah Iraq mengatakan dia tidak dapat berkomentar tentang kegiatan Kawthar di Iraq karena dia tidak memiliki rincian, sebuah pernyataan yang digaungkan oleh juru bicara badan negara Iraq yang mengelola situs-situs keagamaan. Seorang juru bicara kuil Hussein, Afdhal al-Shami, mengatakan kepada Reuters bahwa keterlibatan Iran diperlukan karena “Ekonomi Iraq sedemikian rupa sehingga kami tidak dapat melakukan proyek seperti ini sendirian.”
“Orang Iran menyukai kuil. Ketika uang ini masuk dari donor Iran, melalui badan resmi, itu merupakan dorongan psikologis dan publisitas yang baik di dalam dan luar negeri untuk pemerintah Iran,” katanya dalam sebuah wawancara.
Iran membangun kekuasaan di Iraq setelah invasi AS tahun 2003 yang menggulingkan diktator Sunni Saddam Hussein dan membawa kekuasaan oleh mayoritas Syiah Iraq, terutama partai-partai yang didukung oleh Teheran. Pengawal Revolusi menumbuhkan kerajaan bisnis militer di Iran, kemudian memperluas pengaruhnya di Iraq, Suriah, dan Lebanon.
Mereka menciptakan koridor untuk mendukung sekutu milisi di seluruh wilayah dan mendominasi perbatasan darat, perdagangan di darat, dan memperluas kehadiran mereka di tempat-tempat suci Syiah.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
