Hidayatullah.com — Persekutuan Gereja Gereja di Indonesia (PGI) menyatakan keprihatinan mendalam atas kasus penyiksaan TKW Indonesia di luar negeri. Masalah ini harus segera diselesaikan sesegera mungkin oleh pemerintah agar tak terulang. Sebab secara tekhnis organisatoris, ini menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia.
Hal itu dikemukakan Sekretaris Eksekutif Bidang Marturia PGI, Favor Adelaide Bancin dalam acara pertemuan tokoh tokoh agama menyikapai persoalan bangsa, di Jakarta, Kamis (25/11) siang.
Ia memaparkan, pokok permasalan yang dialami TKI ada dalam skala ekonomi. Persoalan ini, kata dia, sejak dulu tidak pernah tuntas diatas pemerintah.
“Permasalan ini bukan lagi disebut pelanggaran HAM berat, tapi kealpaan besar pemerintah,” kata Favor.
Favor melihat, pemerintah cenderung abai dengan keadaan warga dan masyarakatnya sendiri. Ia mencontohkan, ketika beberapa kali ada TKI yang mati di luar negeri karena disiksa atau kasus lain, pemerintah tak pernah merespon cepat. Namun jika yang bermasalah ada orang besar atau berduit, pemerintah langsung respek.
Baca Juga
Favor berpesan agar pemerintah tidak main main dengan nyawa para TKI di luar negeru. Kata dia, pemerintah selalu mendengungkan TKI adalah pahwalan devisa untuk bangsa. Tapi tidak pernah dihargai.
“Apakah memang nyawa TKI kita tidak ada artinya. Apakah nyawa mereka hanya senilai sedolar uang” tanyanya prihatin.
Selain menanggapi permaslahn bangsa tersebut, Favor juga mengomentari kasus makelar pajak, Gayus Holomuan Tambunan. Gayus, menurut dia, adalah pelanggar berat kemanusiaan.
“Kita memang tidak melihat ada mayat yang bergelimpangan. Tapi para penilep itu telah merugikan sekian banyak orang,” cecarnya. [ain/hidayatullah.com]
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
