Hidayatullah.com – Direktur Lembaga Informasi Komunikasi dan Strategi (LINKS), Teuku Gandawan Xasir mengatakan, transparansi dan keberpihakan anggaran menjadi faktor penting menilai seorang kepala daerah.
Menurutnya, APBD merupakan pedoman kegiatan pemerintah daerah yang dapat dijadikan alat pengawasan atas rencana kerja dan rencana biaya.
“Pada dasarnya kepala daerah yang tidak mengelola APBD-nya dengan baik itu mengkhianati Undang-undang. Yang dikelola ini kan uang rakyat, maka rakyat berhak tahu tentang transparansi anggarannya,” ujar Gandawan kepada hidayatullah.com usai acara Seri Diskusi Kepemimpinan Daerah di Sofyan Hotel Betawi, Jakarta (05/09/2016).
Ia mengungkapkan, keberhasilan pemimpin daerah dapat dilihat dari bagaimana pertumbuhan berbagai hal yang mengangkat kesejahteraan rakyat.
“Pemerataan pertumbuhan menjadi hal penting terkait dengan APBD. Karena kalau tidak merata akan membuat ketimpangan pertumbuhan ekonomi terus terjadi,” jelasnya.
Baca Juga
Untuk itu, terang Gandawan, pihaknya mendorong rakyat agar lebih cerdas dalam melihat calon pemimpin, tidak hanya dari aspek popularitasnya saja, tetapi juga prestasi, kepemimpinan serta kemampuan manajerialnya.
“Dan yang paling gampang melihatnya adalah APBD, karena APBD adalah program kerja pimpinan daerah, dengan itulah rakyat kita ajak untuk lebih serius memilih pemimpin,” pungkasnya.
Turut hadir sebagai pembicara Yenny Sucipto, Sekretaris Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA),
Tulus Abadi, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), serta M Syaifullah, peneliti LINKS.
Diskusi lanjutan tersebut mengangkat tema ‘Transparansi Anggaran dan Keberpihakan’ dengan Kajian Kinerja: Bupati Batang, Bupati Bojonegoro, Wali Kota Surabaya, Gubernur DKI Jakarta.*
