Hidayatullah.com– Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini, meminta pemerintah agar berhati-hati betul dengan aset BUMN yang dikuasai swasta asing.
Menurutnya, penguasaan itu justru merugikan negara akibat negara kehilangan kontrol kepemilikan dan pengelolaannya.
“Lalu rakyat dirugikan dan hanya bisa gigit jari seperti penumpang angkot di negerinya sendiri,” ujarnya menanggapi diskusi bertema ‘Jangan Jual BUMN’ di Kompleks DPR Senayan, Jakarta, Rabu (06/12/2017).
Jazuli mengungkapkan, pemerintah hendaknya berpikir strategis soal pengelolaan BUMN agar semata-mata untuk kepentingan jangka panjang bagi rakyat, bangsa, dan negara.
“Jangan asal jual aset BUMN terlebih karena alasan-alasan jangka pendek soal likuiditas, kebutuhan membiayai infrastruktur, bayar hutang yang jatuh tempo, atau sekadar cari untung sesaat,” paparnya.
Baca Juga
Jika benar terjadi penjualan aset-aset BUMN, lanjutnya, generasi mendatang akan kehilangan kewenangan pengelolaan atas sumber-sumber ekonomi yang strategis untuk kepentingan rakyat luas.
“Kita bukan anti asing, ini soal akuntabilitas dan keberpihakan pada aset strategis nasional yang pembiayaannya juga bersumber dari uang rakyat, maka harus jelas akuntabilitasnya,” tegas Jazuli.
Selain itu, ia menekankan, pemerintah juga tidak boleh membuat peraturan dan kebijakan yang bertentangan dengan undang-undang dan konstitusi.
Diskusi itu juga menghadirkan pembicara lain di antaranya Anggota Komisi VI Adang Daradjatun, Deputi Meneg BUMN Fajar Harry Sampurno, Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRES) Marwan Batubara, Dirut PT Inalum Budi Gunadi Sadikin, dan Dirut PT Antam Arie Prabowo Ariotedjo.
Melalui forum diskusi itu, Fraksi PKS, terang Jazuli, ingin membedah permasalahan tersebut secara transparan agar publik bisa secara objektif menilai. Sekaligus pemerintah dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambilnya.
“Ini adalah bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, apalagi kebijakan menyangkut holding, sekuritisasi, penjualan saham dan aset BUMN ini menimbulkan polemik dan mendapatkan kritisi dari masyarakat luas serta berdampak terhadap penguasaan aset strategis negara,” tutupnya.*
