Hidayatullah.com– Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, berharap, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Mayjen TNI Djoko Setiadi, yang baru saja dilantik, bisa segera bekerja secara cepat dan sistematis menata sistem keamanan siber di Indonesia.
Menurut Sekretaris Fraksi PKS ini, ancaman siber semakin nyata dan berbahaya, karena bisa berwujud serangan fisik, serangan logic, serangan informasi, dan serangan budaya.
Maka diharapkan BSSN mampu mengantisipasi berbagai jenis serangan tersebut dengan mengkoordinasikan berbagai sektor terkait.
“Dengan posisi langsung di bawah Presiden, BSSN mestinya powerfull dan harus bisa bekerja cepat mengingat perkembangan teknologi amat pesat, sementara ancaman siber semakin luas dan berbahaya,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (03/01/2018).
Lebih lanjut Sukamta mengharapkan, pemerintah perlu segera menata regulasi, standardisasi, strategi, dan manajemen keamanan siber. Hal ini guna menjamin perkembangan Internet of Things (IoT) di Indonesia agar bisa berjalan secara aman.
Baca Juga
“Mengutip laporan Global Cybersecurity Index (GCI) tahun 2017 disebut Indonesia ada di posisi 69 dunia dengan nilai 0.424 turun dibandingkan penilaian tahun 2015 (nilai 0.471). Ini harus menjadi perhatian BSSN untuk segera dibenahi,” jelasnya.
Baca: Kini, Badan Siber dan Sandi Negara Langsung di bawah Presiden Jokowi
Secara khusus, Sukamta memberikan catatan masih adanya carut marut soal NIK sebagai single identity number yang merupakan basis data kependudukan yang sangat sentral. Problem implementasi sistem ini, menurutnya, menghadirkan serangan siber secara fisik yang terus berkembang.
“Soal NIK sangat terkait dengan perlindungan data secara siber, ini termasuk hal yang harus segera dibenahi. Maka kami berharap RUU perlindungan data pribadi untuk segera dibahas,” pungkasnya.*
