Hidayatullah.com– Pernyataan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang menyampingkan ormas Islam selain NU dan Muhammadiyah dikritik oleh Sejarawan Universitas Padjajaran Tiar Anwar Bachtiar.
Tiar menilai Kapolri Tito kurang membaca sejarah. Memang, kata dia, NU dan Muhammadiyah adalah pendiri Indonesia.
“Tapi jangan sebut tidak ada ormas lain, apalagi menuduh ormas lain hanya ingin meruntuhkan NKRI. Ini tuduhan yang sangat tidak berdasar,” ujarnya kepada hidayatullah.com Jakarta, Rabu (31/01/2018).
Ormas Islam lain yang juga ikut mendirikan NKRI, jelas Tiar, di antaranya Persis, Al Irsyad, PUI, Al Washliyah, Al Khairaat, dan Nahdhatul Wathan.
Baca: PP Muhammadiyah: Jangan Menafikan Peran Ormas Islam Lain
Ormas Islam yang baru berdiri pun seperti Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Hidayatullah, Wahdah Islamiyah, FPI, dan lain-lain, terangnya tidak layak disebut anti NKRI.
Baca Juga
“Dengan kemauan mereka mengikuti aturan-aturan di negara ini, sudah menunjukkan mereka jelas mendukung RI. Lebih konkret lagi, coba perhatikan apa yang telah dilakukan oleh ormas-ormas ini.
Begitu banyak pekerjaan yang seharusnya dilakukan negara, malah dilakukan ormas ini. Seperti membuat sekolah, memelihara masjid, menyantuni fakir miskin, dan sebagainya. Ini semua seharusnya diapresiasi, bukan malah dicurigai,” terangnya.
Tiar menyarankan Tito agar tenang bila berbicara di depan publik dan tidak grasa-grusu lantaran ingin dihargai orang, serta berpikir sebelum berbicara dan membaca bahan-bahan yang agak luas supaya tidak asal bunyi.
Sementara itu, Rabu ini, Kapolri Tito sudah menyampaikan klarifikasi soal video pidatonya yang menimbulkan polemik dan sorotan dari berbagai pihak.
Klarifikasi disampaikan di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2018). Kapolri Tito mengklaim, setelah ditelusuri, pernyataan dalam video potongan itu disampaikan pada 8 Februari 2017 di acara halaqoh yang digelar pesantren milik Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma’ruf Amin.
Kapolri Tito membantah ia bermaksud menafikan ormas-ormas selain NU dan Muhammadiyah dalam pidatonya itu. Menurutnya, kata sambutannya pada acara itu kurang lebih 26 menit, tetapi dipotong 2 menit.
“Dan 2 menit itu mungkin ada bahasa-bahasa yang kalau hanya dicerna 2 menit itu membuat beberapa pihak kurang nyaman,” klaimnya kutip Tribun.
Baca: Gus Solah Berharap Kapolri Ralat Pernyataannya dan Minta Maaf
Diketahui pada Februari 2017 lalu, Kapolri Tito dalam acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Ulama PBNU dengan Jajaran Polri di Pondok Pesantren milik Rais Aam PBNU KH Maruf Amin, An Nawawi Tanara di Serang, Banten, menyampaikan:
“Semua Kapolda saya wajibkan membangun hubungan dengan NU dan Muhammadiyah tingkat provinsi. Semua kapolres wajib untuk membuat kegiatan-kegiatan untuk memperkuat para pengurus cabang di tingkat kabupaten-kota.
Para kapolsek wajib, di tingkat kecamatan, bersinergi dengan NU dan Muhammadiyah. Jangan dengan yang lain.
Dengan yang lain itu nomor sekian. Mereka bukan pendiri negara, mau merontokan negara malah iya.”* Andi
