Hidayatullah.com– Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie, ikut angkat suara soal tindakan represif terhadap gerakan #2019GantiPresiden.
Ia mengungkapkan, meski Partai Golkar adalah yang paling pertama dan terdepan mendukung Joko Widodo (Jokowi) untuk melanjutkan kepemimpinannya selama dua periode, tapi ia menolak dengan keras cara-cara represif dan premanisme terhadap gerakan #2019GantiPresiden.
“Karena kebebasan menyatakan pendapat dijamin dan diatur oleh undang-undang,” tulis Bakrie di akun Twitternya, Ahad (26/08/2018).
Baca: Komnas HAM: Persekusi #2019GantiPresiden Melanggar HAM
Pelarangan atas Neno Warisman untuk menghadiri acara deklarasi di Pekanbaru dan pengepungan terhadap Ahmad Dhani di Surabaya yang dilakukan dengan cara represif dan membiarkan tindakan premanisme, ungkapnya, tidak sejalan dengan iklim demokrasi yang sedang dibangun.
“Serta tidak menunjukkan netralitas aparat dalam mengayomi masyarakat,” tambahnya.
Baca Juga
Baca: Mardani: #2019GantiPresiden Merupakan Pendidikan Politik
Ia memandang, cara-cara seperti ini justru merugikan Jokowi dan tidak menggambarkan cara mendukung yang baik dan benar.
Seyogianya, kata dia, meskipun berbeda pilihan, tetapi harus saling menghargai dan menghormati kebebasan berpendapat.
Baca: Persekusi #2019GantiPresiden Dinilai ‘Bumerang’ bagi Jokowi
“Karena itu kami juga mengimbau kepada aktivis #2019GantiPresiden untuk tetap bergerak dalam koridor peraturan perundangan dengan cara-cara santun, bermartabat, dan kepatuhan terhadap hukum. Tidak perlu mengeluarkan ucapan atau tindakan-tindakan provokatif, yang akan memperkeruh suasana,” imbaunya.
Aparat, kata dia, juga hendaknya memberikan pembelajaran demokrasi kepada masyarakat dengan tidak memihak, dan dapat memfasilitasi, serta mengatur masing-masing unjuk pendapat sehingga terhindar dari konflik di lapangan.
Baca: Inisiator #2019GantiPresiden Menghormati Aksi Lain Meski Berbeda
“Saya yakin tahun 2019 nanti merupakan pesta demokrasi yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia dan jangan sampai cara-cara represif dan provokatif menodai ajang pesta demokrasi tersebut.
Mari kita sama-sama saling menjaga aset bangsa terbesar kita yaitu demokrasi agar tidak rusak dan ternoda oleh tindakan provokatif dan represif,” ajaknya.* Andi
Baca: #2019GantiPresiden Dipersekusi, Amnesty Nilai Negara Melanggar HAM
