Hidayatullah.com– Aksi protes yang dikoordinasi secara global pada 8 Oktober 2018 oleh gerakan masyarakat dan organisasi masyarakat sipil akan meluncurkan konferensi menentang IMF-WB (Dana Moneter Internasional – Bank Dunia).
Konferensi ini akan diluncurkan bersamaan dengan Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 di Bali, Indonesia. Konferensi ini juga mengecam tindakan keras pemerintahan Joko Widodo yang melarang berbagai acara publik di Bali.
Konferensi Rakyat Global Menentang IMF-WB yang independen dan dipimpin oleh inisiatif rakyat akan diselenggarakan di Auditorium Radio Republik Indonesia, Kota Denpasar, Bali dari tanggal 11-14 Oktober.
Baca: “Aksi Mengkritisi IMF-WB Jangan Dianggap Ancaman oleh Pemerintah”
Konferensi ini akan berhadapan dengan pertemuan IMF-WB yang memobilisasi peserta dari seluruh dunia. Konferensi ini untuk menandai perlawanan masyarakat terhadap manuver bank serta lembaga keuangan lainnya terhadap agenda pembangunan yang digerakkan oleh perusahaan dan dikendalikan untuk keuntungan.
Baca Juga
Pusat aksi internasional akan berlangsung di Kota Denpasar, Bali, bersamaan dengan beberapa aksi protes di Jakarta dan 18 provinsi lain di Indonesia, serta di beberapa negara, seperti Filipina, India, Pakistan, Hong Kong, dan Bangladesh.
“Tidak ada cara yang lebih baik untuk menyambut Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018, kecuali dengan menguak kedok bagaimana ia terus menerus menyabot ekonomi, sumber daya alam, dan hak-hak masyarakat dengan kebijakan dan proyeknya yang berorientasi keuntungan bagi perusahaan transnasional (TNCs) dan negara adidaya global” jelas Helda Khasmy, Ketua Seruni dan juru bicara Gerakan Rakyat Menentang IMF-WB dalam siaran persnya diterima hidayatullah.com, Ahad (07/10/2018).
Baca: IMF Puji Indonesia, INDEF: Faktanya Ekonomi Kita Mulai Terkejar Malaysia
Disebutkan, penelitian dari LSM think-tank internasional, IBON International, menunjukkan bagaimana dengan pendekatan ‘Memaksimalkan Pembiayaan untuk Pembangunan’, IMF-WB Group “mengancam untuk memengaruhi bukan hanya kebijakan domestik melainkan juga pada proses pengambilan keputusan itu sendiri, dimana kedudukan dari kepentingan perusahaan dan investor kaya yang harus diutamakan dibanding suara dan kebutuhan masyarakat.”
Gerakan Rakyat Menentang IMF-WB menegaskan bahwa Konferensi Rakyat Global tetap akan dilaksanakan meskipun ada tindakan keras pemerintah Indonesia yang melarang semua “acara publik” untuk dilakukan di Bali.*
Baca: Voyage to Indonesia, INDEF: Pemerintah Harus Cermati Agenda IMF
