Hidayatullah.com– Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI mendorong Pemerintah Indonesia agar melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan menempuh jalur diplomatik yang tersedia untuk memastikan pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia etnis Muslim Uighur di China.
Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) Sukamta mengatakan, Indonesia sebagai negeri dengan jumlah Muslim terbesar, perlu lebih proaktif dalam memainkan peran untuk memperjuangkan keadilan di sana, sebagaimana amanat Konstitusi Indonesia sesuai politik luar negeri yang Bebas-Aktif.
“Kami Fraksi PKS menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah China dengan terus memastikan atas penghormatan dan penegakan HAM semua warga negara, termasuk khususnya warga Muslim Uighur di Xinjiang. Kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling dasar. Kami percaya bangsa China menjunjung tinggi ajaran falsafah, kearifan, dan kebijaksanaan Konfusian. Salah satu ajaran Konfusian adalah ‘REN’, yaitu sikap saling hormat terhadap sesama. Seharusnya ajaran ini tergambar dalam sikap mereka (China, red) terhadap warga Uighur,” ujar Sukamta, Anggota Komisi I DPR RI di Jakarta, kepada hidayatullah.com, Rabu (18/12/2019).
Menurut Sukamta, sebaiknya Pemerintah RI menggunakan semua saluran yang ada untuk mendapatkan informasi terkait Uighur dan memastikan ada atau tidaknya pelanggaran HAM khususnya terhadap warga Muslim dan umumnya seluruh warga di Xinjiang.
Terkait isu ormas-ormas Islam yang dituding “terima dana” dari Pemerintah China, Sukamta mengatakan, “Alhamdulillah PKS selama ini secara rutin membangun komunikasi dan berinteraksi dengan berbagai ormas Islam. Mereka punya pandangan yang sangat mendalam, konstruktif dan solutif dalam merespons berbagai isu di dunia Islam, dalam hal ini khususnya terkait persoalan Uighur. Sejalan dengan itu, integritas dan komitmen ormas Islam dalam ukhuwah Islamiyah dan wathaniah sangat jelas dan tegas menentang segala bentuk kedzaliman dan pelanggaran HAM.”
Baca Juga
FPKS juga meminta semua pihak untuk membangun opini yang bertanggung jawab. Katanya pihaknya tidak ingin hubungan RI dengan pemerintah China jadi terganggu karena persoalan ini, selama hak asasi manusia terjamin untuk semua. Menurutnya ini prinsip yang berlaku dalam membangun hubungan dengan semua negara dan bangsa.
Baca: China Menghapus Data-data Sensitif setelah Informasi Bocor terkait Kamp Penahanan Muslim Uighur
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah China telah lama berjuang dengan 11 juta Uighurnya, etnis minoritas Turki asli Xinjiang, provinsi barat jauh. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Komunis China telah menahan satu juta atau lebih etnis Uighur dan minoritas lain di kamp-kamp.
Pemerintah lokal China sedang menghapus data dan menghancurkan dokumen setelah dokumen rahasia yang berisi tentang informasi kamp-kamp penahanan massal Uighur dan minoritas Muslim lainnya bocor ke publik, menurut empat orang yang berhubungan dengan pegawai pemerintahan di sana lapor kantor berita Independent pada Ahad (15/12/2019).
Sementara Pimpinan Pusat Muhammadiyah turut membantah isu suap tersebut, menyesalkan pemberitaan media asing itu.
“Menyesalkan pemberitaan Wallstreet Journal yang menyebutkan adanya fasilitas dan lobi-lobi Pemerintah Tiongkok terhadap PP. Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan Majelis Ulama Indonesia sebagai upaya mempengaruhi sikap politik Muhammadiyah, NU, dan MUI atas permasalahan HAM di Xinjiang. Pemberitaan tersebut sangat tidak berdasar dan fitnah yang merusak nama baik Muhammadiyah, NU, dan MUI. Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak agar Wallstreet Journal meralat berita tersebut dan meminta maaf kepada warga Muhammadiyah. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, Muhammadiyah akan mengambil langkah hukum sebagaimana mestinya,” ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam pernyataannya kepada pers di Jakarta, Senin (16/12/2019).*
