Hidayatullah.com– Analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menilai kasus pembakaran bendera pada aksi demontrasi adalah hal yang biasa terjadi.
Ubedilah menyampaikan itu menyikapi pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan bendera Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam aksi tolak RUU Haluan Ideologi Pancasila di depan gedung DPR RI.
“Tentang pembakaran bendera PKI dan PDIP yang di luar kontrol manajemen aksi, karena para pimpinan aksi sedang diterima pimpinan DPR, hal itu sering terjadi dalam aksi-aksi massa,” kata Ubedillah di Jakarta, Jumat (26/06/2020) kutip IndonesiaInside.
Ubedillah pun meminta kepada elite sampai akar rumput PDIP tidak perlu membesar-besarkan insiden pembakaran bendera banteng dalam aksi demonstradi pada Rabu (24/06/2020) pekan ini.
Ubedillah khawatir langkah hukum yang ditempuh PDIP hanya menciptakan konflik horisontal. Padahal, Indonesia sedang menghadapi berbagai masalah, termasuk wabah global Covid-19.
“Tentu itu akan menjadi problem hukum dan memungkinkan menjadi problem sosial horizontal yang berkepanjangan. Sebaiknya tidak perlu dibesar-besarkan,” kata Ubedillah.
Ia mengatakan, tidak bisa dipungkiri jika sering ada penyusup yang bergabung dengan membawa agenda khusus pada suatu aksi demontrasi.
Ubedillah pun khawatir pembakaran bendera PDIP itu di luar manajemen aksi. Apalagi lagi pembakaran itu terjadi ketika perwakilan aksi sedang diterima oleh pimpinan DPR.
Sementara itu Edy Mulyadi selaku koordinator lapangan aksi tolak RUU HIP tersebut, menerangkan, pembakaran benderan partai banteng moncong putih itu di luar dari agenda aksi.
Edy menegaskan bahwa dalam rapat-rapat sebelum aksi, tak ada pembahasan mengenai pembakaran bendera PDIP.
“Kenapa accident, waktu ditanya sama polisi, pasti kan anak buah kalian yang di lapangan yang ikut rapat-rapat kami, pasti sudah laporan bahwa tidak ada rencana bakar bendera. Jangankan rencana, dibahas aja enggak. Jangankan dibahas, disinggung aja enggak. Kepikir saja enggak, karena mungkin tidak disinggung sama sekali dalam rapat-rapat. Tidak ada,” kata Edy sebagaimana video yang dikirim kepada jurnalis.*