Hidayatullah.com- Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) melakukan survei persepsi publik terhadap kebijakan nasional di masa pandemi Covid-19.
Survei nasional LKSP menangkap organisasi masyarakat dan partai politik yang dipandang peduli terhadap kepentingan warga di saat pandemi.
Di antara temuannya, menurut LKS, organisasi yang peduli dengan kepentingan warga di masa pandemi Covid-19, menurut sebagian besar warga adalah Muhammadiyah dengan persentase terbesar, yaitu 17,26 persen.
Disusul secara berurutan yaitu: Ikatan Dokter Indonesia (16,51 persen), Nahdlatul Ulama (12,55 persen) dan Relawan Indonesia Bersatu Lawan Corona (10,47 persen).
Lembaga lain yang disebut responden adalah Aksi Cepat Tanggap (6,13 persen), PKPU (5,19 persen), Majelis Ulama Indonesia (4,53 persen), Palang Merah Indonesia (3,21 persen), Gugus Tugas Covid-19 (2,26 persen), Front Pembela Islam (1,51 persen), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (1,32 persen), dan lainnya (16,13 persen).
Baca Juga
Sedangkan partai politik yang dipandang peduli terhadap kepentingan warga di masa pandemi adalah: PKS (39,91 persen), Gerindra (22,23 persen), PDIP (11,33 persen), Partai Demokrat (9,38 persen), PKB (4,30 persen), PAN (4,15 persen), Golkar (2,05 persen), Nasdem (1,71 persen), dan PPP (0,78 persen), yang menjawab tidak tahu (4,15 persen).
“Temuan itu menunjukkan bahwa kepentingan warga tidak hanya berkaitan dengan penanggulangan bencana dan bantuan sosial yang diberikan, melainkan juga advokasi terhadap kepentingan publik di masa krisis.
Karena pandemi Covid-19 telah menimbulkan krisis di berbagai sektor kehidupan masyarakat, tak hanya mengancam kesehatan,” jelas juru bicara LKSP Hafidz Muftisany dalam rilisnya kepada hidayatullah.com, Senin (29/06/2020).
Dalam survei itu, disebutkan, sikap kritis dipandang bermanfaat untuk menjaga kepentingan warga (89.90 persen responden). Sementara yang menyatakan tidak bermanfaat, bahkan mengganggu penanganan pandemi hanya 7,02%, dan tidak tahu 3,08%.
Survei dilakukan pada 20-27 Mei 2020 melibatkan 2.047 responden di 34 provinsi seluruh Indonesia yang tersebar secara proporsional.
Metode penentuan sampling menggunakan Krejcie-Morgan dengan margin of error 2.183 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Menurut LKSP, responden dipilih secara acak dan proporsional pada tiap provinsi. Responden mengisi daftar pertanyaan secara daring, setelah dipastikan terkontak secara individual.
Survei LKSP kali ini bertujuan mengukur kesadaran dan kesiapan masyarakat menghadapi pandemi, serta respons publik terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama pandemi.
Hafidz menyebut, bukan hanya kebijakan di bidang kesehatan seperti pemberlakuan protokol kesehatan dan penerapan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) yang mendapat respons publik, tetapi kebijakan strategis lain seperti penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, pembahasan RUU Cipta Kerja, program Kartu Prakerja dan izin tenaga kerja asing (TKA) masuk Indonesia.
Profil responden sangat majemuk, mewakili masyarakat Indonesia dari beragam latar belakang. Dari segi pendidikan: sebanyak 42,79 persen responden berpendidikan sarjana, yang lain tamat diploma (19,44 persen), tamat SMA (32,73 persen), tamat SMP (4,10 persen) dan tamat SD (0,93 persen).
Sementara pekerjaan responden: pegawai swasta (32,05 persen), wirausaha/pedagang (18,27 persen), ibu rumah tangga (13,63 persen), pegawai negeri sipil/TNI/Polri (12,46 persen), buruh/pekerja lepas (11,38 persen), pelajar/mahasiswa (6,20 persen), dan petani/nelayan/peternak (6,01 persen).*
