Hidayatullah.com- Kehadiran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dinilai sebagai alat kontrol kehidupan di Indonesia, termasuk di dalamnya memperbaiki penyimpangan yang terjadi.
Terkait itu pula, independensi MUI tidak boleh ditawar-tawar oleh siapa saja.
Hal ini menjadi di antara titik poin harapan dan dorongan para pimpinan MUI provinsi kepada MUI.
“MUI harus berani menyampaikan yang benar itu benar, dan yang salah itu salah, agar umat ini menjadi ummatan wahidah,” ujar Ketua Umum MUI Provinsi DKI Jakarta KH Munahar Muchtar dikutip website resmi MUI, Ahad (09/08/2020).
Kiai Munahar menyatakan, kehadiran MUI ibarat seorang engineer, yaitu sebagai alat kontrol utama yang bisa melihat hal-hal yang menyimpang lalu memperbaiki dan menjadikannya kembali lurus.
Ketum MUI Sumatera Barat Buya Gusrizal Gazahar menyatakan, posisi umat Islam sebagai mayoritas di Indonesia menjadikan MUI semakin matang. Maraknya ta’wilan jahilin, yaitu takwilan-takwilan yang dibuat oleh orang yang tidak mengerti ajaran Islam menjadikan peran dan posisi MUI sangat dibutuhkan.
Buya Gusrizal pun berpesan agar independensi MUI jangan sampai ditawar oleh siapapun dalam keadaan bagaimanapun. “Bila ini berjalan maka tugas-tugas kemajelisan akan bisa dilanjutkan dalam ridha Allah Subhanahu Wata’ala,” ucapnya.
Pimpinan MUI se-provinsi menyampaikan dorongan itu sekaligus ucapan tahniyah atas usia MUI yang ke-45 tahun.
Dalam acara virtual itu, Ketum MUI Papua KH Syaiful Islam Al Payage menyampaikan, doa, dan harapan dari masyarakat Indonesia bagian timur. Doa mereka agar MUI tetap istiqamah menjadi garda terdepan menjaga bangsa Indonesia, membangun, dan memelihara kesejahteraan dan kejayaan umat dan bangsa Indonesia.
“Ini merupakan amanah dari pendiri bangsa terhadap kita sebagai anak bangsa agar memperjuangkan kemakmuran umat,” kata Kiai Syaiful Islam.
Ketum MUI Jawa Timur KH Abdussomad Bukhori menilai, di usia 45 tahun, MUI semakin mantap eksistensinya baik shodiqul hukumah maupun khodimatul ummah.
Kiai Somad mencontohkan, saat mengawal kasus RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), MUI mampu menjadi kekuatan yang menyatukan umat untuk mengambil keputusan yang sama menghadapi permasalahan yang menyangkut kebebasan berbangsa dan bernegara.
“Harapan umat kepada MUI sangat tinggi bahkan melebihi apa yang menjadi peran dan kapasitas MUI,” kata Kiai Somad.
Ketum MUI Kalimantan Timur, KH Hamri Haz mengungkapkan kebanggaannya kepada MUI yang dalam kemajemukan mampu mengawal umat Islam dalam menanamkan aqidah Islamiyah. Selalu optimis membimbing umat untuk menjalankan ibadah serta menuntut umat Islam dalam mengembangkan akhlakul karimah.
“Ulama harus menyadari kehadirannya adalah sebagai pewaris Nabi, yang senantiasa selalu terpanggil untuk menyampaikan pesan-pesan kesejahteraan,” ujar Kiai Hamri dalam acara yang turut diikuti Wakil Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum non-aktif MUI, KH Ma’ruf Amin, serta seluruh pimpinan dan pengurus MUI Provinsi dari Aceh sampai Papua (07/08/2020) itu.*
