Hidayatullah.com- Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) berharap penunjukan Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama bisa membuat umat beragama di Indonesia menjadi semakin damai serta mampu hidup berdampingan.
Presiden Joko Widodo menunjuk Yaqut Kholil Qoumas alias Gus Yaqut menjadi Menag menggantikan Fachrul Razi. Berdasarkan informasi diterima hidayatullah.com dari Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama, serah terima jabatan dari Fachrul ke Yaqut diagendakan berlangsung pada Rabu (23/12/2020) ini.
“Kementerian Agama mengundang #SahabatReligi untuk dapat menyaksikan Siaran Langsung Serah Terima Jabatan Menteri Agama, pada hari/tanggal, Rabu, 23 Desember 2020. Waktu pukul 11.00 WIB (dapat berubah menyesuaikan jadwal pelantikan),” keterangan Kemenag.
KWI menyampaikan ucapan selamat kepada Yaqut dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai Menag. “Selamat bertugas untuk Gus Yaqut, semoga semakin membawa kemajuan dalam hidup beragama di tanah air,” kata Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan KWI Romo Agustinus Heri Wibowo kemarin dikutip Tribunnews.com pada Rabu (23/12/2020).
KWI berharap Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor itu bisa membawa kemajuan hidup beragama dimana semua umat beragama hidup rukun di Indonesia.
Baca Juga
“Semua umat semakin rukun, bersaudara dan hidup damai berdampingan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Untuk Indonesia Maju,” ujar Heri.
Diketahui, selain sebagai Ketum PG GP Ansor, Gus Yaqut juga merupakan Ketua Umum dan Panglima Tertinggi Banser NU. Ia ditunjuk sebagai Menag oleh Jokowi yang diumumkan pada Selasa (22/12/2020). Sebelumnya adalah seorang anggota DPR RI dari Fraksi PKB periode 2019-2024.
Pada 27 Januari 2015, Yaqut dilantik menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari PKB. Pria kelahiran Rembang, 04 Januari 1975 ini pun duduk di Komisi II DPR RI yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria.* (SKR)
