Hidayatullah.com– Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, mengatakan, tiga tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak terlalu sukses. Menurutnya, banyak permasalahan yang tidak terselesaikan dengan baik.
“Bukan karena kami tidak ada di pemerintahan. Tapi memang politik gaduh, ekonomi jeblok, dan terjadi disharmonisasi,” ujarnya dalam dalam diskusi ‘Evaluasi 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK’ di Tebet, Jakarta, Jumat (06/10/2017).
Baca: LPAI Jadikan Perlindungan Anak Tolok Ukur Utama Kinerja Jokowi-JK
Terkait kebijakan ekonomi dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur, Nasir menilai, tidak cukup berimbas pada daya beli masyarakat.
“Karena ketika belanja infrastruktur proyek-proyek itu lari ke mereka saja. Uang berputar di lingkungan mereka-mereka saja,” jelasnya.
Soal hukum, sambung Nasir, ada beberapa janji yang belum direalisasikan Jokowi. Seperti penyelesaian kasus HAM berat Semanggi, Talangsari, Wasior, dan lainnya.
Baca: Yusril: Pemerintahan Jokowi-JK Terjebak Pembangunan Proyek Ambisius Berlebihan
Termasuk, terangnya, hukum saat ini terasa mengerikan terutama terkait kritik terhadap pemerintah. Dikatakan Nasir, menyampaikan kritik akan di-bully, jika salah dianggap hatespeech (ujaran kebencian) kepada penguasa dan rawan terkena UU ITE.
“Ngeri-ngeri sedap era sekarang ini,” tukas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Sehingga, lanjutnya, wajar saja jika pada hasil survei belakangan ini elektabilitas Jokowi rendah dan berada dibawah 50 persen.
Baca: PKS: Kita Doakan, Jokowi-Jk Dapat Keluarkan Kita dari Krisis
Nasir menyatakan, Indonesia kedepan butuh figur merakyat tetapi tegas, mampu merajut dari sabang merauke, serta bisa menjaga kedaulatan pangan dan energi.
“Itu tugas presiden, bukan bagi-bagi sembako dan kartu. Tapi menjaga lewat regulasi dan aparatnya,” tandasnya.
“Jadi bisa saya katakan Jokowi tidak sukses-sukses amatlah,” tutup Nasir.*
