Hidayatullah.com- Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah meminta pemerintah memperhatikan elemen-elemen masyarakat yang potensial dan sudah terbukti berkontribusi untuk terlibat dalam pembangunan perekonomian bangsa. Catatan ini disampaikan terkait penyerapan aspirasi untuk penyusunan peraturan turunan Undang-Undang 11/20200 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah, Indra Nur Fauzi, mengatakan selama ini banyak entitas di masyarakat yang juga memberi kontribusi besar untuk perekonomian, dan tidak kalah dengan korporasi atau pemerintah melalui badan-badan usahanya.
Persyarikatan Muhammadiyah misalnya, kata dia, dari sisi penciptaan lapangan kerja, tidak kalah dengan perusahaan besar. Dia menyebutkan, saat ini sedikitnya 135 ribu tenaga kerja secara langsung terlibat dengan amal-amal usaha Muhammadiyah.
“Itu tenaga kerja yang terlibat langsung, belum multiflier effect-nya,” kata dia dalam webinar bersama Tim Serap Aspirasi (TSA) UU Cipta Kerja sebagaimana rilis TSA UU Ciptaker kepada hidayatullah.com, Kamis (07/01/2021) malam.
Tenaga-tenaga kerja yang terlibat langsung itu terserap dalam berbagai lembaga Muhammadiyah. Saat ini katanya Muhammadiyah memiliki sekitar 6.000 sekolah, 100 perguruan tinggi, 460 rumah sakit, dan 20-an ribu TK/PAUD.
Baca Juga
Dengan kontribusi sebesar itu, disebutkan, butuh perhatian khusus dari pemerintah terhadap lembaga ‘khusus’ seperti Muhammadiyah, juga lembaga-lembaga lain serupa. “Jangan semua menggunakan paradigma korporasi saja, tapi perhatikan kearifan-kearifan lokal,” kata Indra.
Kebijakan pemerintah terhadap lembaga-lembaga sosial selain korporasi ini, menurut dia, terutama dalam hal perizinan, perpajakan, dan keuangan.
Indra menjelaskan, selama ini lembaga khusus sering terkendala dengan masalah perizinan. Pemerintah hanya memberikan opsi perizinan dengan kategori umum, apakah itu perusahaan atau yayasan. “Di mana posisi persyarikatan?” kata Indra.
Adapun soal perpajakan, menurut dia, akan lebih baik jika ada insentif terhadap lembaga-lembaga yang selama ini sudah terbukti memberikan kontribusi besar di berbagai sektor.
Baca: Menkopolhukam Sebut Ada 3 Jalan Bagi yang Masih Kontra UU Ciptaker
Wakil Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah, Ahmad Syauqie Suratno, menegaskan, pelaksanaan UU Ciptaker nantinya harus berpihak pada masyarakat luas, bukan hanya investor.
“Kami mencatat ada kekhawatiran publik bahwa undang-undang ini lebih berpihak ke investor, bukan ke masyarakat yang lemah dan terpinggirkan,” katanya.
Untuk itu, dia menandaskan, pelaksanaan UU Cipta Kerja harus disesuaikan dengan kearifan komunal. “Kami mengawal agar kemanfaatannya lebih luas, untuk masyarakat yang adil dan makmur.”
Syauqie juga mengingatkan sebelumnya sempat ada kritik publik yang menilai proses penyusunan UU Cipta Kerja kurang partisipatif. “Kami sangat mengapresiasi dalam penyusunan pearaturan pelaksanaannya ini, ada langkah khusus menyerap aspirasi publik, termasuk kami yang mendapat kesempatan,” katanya.
Ketua Tim Serap Aspirasi (TSA) Franky Sibarani menggarisbawahi, lembaga-lembaga khusus di luar entitas korporasi memang perlu penanganan khusus. “Seperti Muhammadiyah yang lebih berorientasi pada sosial, keumatan, dan kemasyarakatan, tentu beda dengan perusahaan,” katanya.
Lebih lanjut, Franky mengapresiasi masukan-masukan dari Muhammadiyah. Dia memastikan seluruh aspirasi akan ditampung dan diformulasikan sebagai rekomendasi untuk penyusunan peraturan turunan UU Cipta Kerja.*
