Hidayatullah.com — Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) meminta Pemerintah Pusat dan daerah untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan selama ini, disampaikan usai banjir merendam Jakarta dan sekitarnya.
Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi menilai pemerintah harus segera memperbaiki beberapa kebijakan. Ia yakin banyak kebijakan pembangunan di Jakarta dan sekitarnya yang tidak ramah terhadap lingkungan dan mengancam keselamatan warga.
“Melakukan koreksi mendasar dan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembangunan yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup dan keselamatan warga, antara lain proyek reklamasi, pemberian izin-izin bangunan, dan lain-lain,” kata Soleh dalam keterangan tertulisnya, Minggu (21/02/2021).
Untuk itu, Walhi menyarankan pemerintah segera mengoreksi kebijakan yang sudah diterapkan itu. Ia juga meminta pemerintah daerah untuk memulihkan dampak lingkungan dan ekonomi akibat kebijakan-kebijakan itu.
“Melakukan upaya pemulihan, baik pemulihan lingkungan hidup yang sebelumnya telah dihancurkan oleh kebijakan pembangunan maupun pemulihan ekonomi dan sosial warga yang terdampak banjir,” ucapnya.
Selain itu, Walhi juga meminta Pemerintah mengganti semua kerugian warga Jakarta dan sekitarnya akibat banjir. Selain itu, serta menjamin kejadian serupa tidak akan terulang kembali.
“Memastikan jaminan ketidakberulangan peristiwa banjir serupa terjadi, dengan memastikan langkah-langkah adaptasi dan mitigasi bencana yang sejalan dengan mandat UU Penanggulangan Bencana dan dengan melibatkan partisipasi warga,” tuturnya.
Sebelumnya, Banjir belanda berbagai titik di Jabodetabek pada, Sabtu (20/02/2021). Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyebut sebanyak 113 RW sempat terendam pada hari itu.
Baca juga: Anies Sebut Beberapa Titik Banjir karena Hujan Sudah Surut
